Pajak sebagai Pendukung Pembangunan Bangsa

Ditinjau dari aspek perencanaan pembiayaan pembangunan, perlu dilakukan pembuatan anggaran dan sumber pembiayaan yang tepat. Anggaran didefinisikan sebagai  sebuah perencanaan yang tersusun secara sistematis dalam wujud angka sebagai besaran harga. 

Tujuan perumusan anggara ini adalah untuk mengatur dan membatasi sebuah proyek pembangunan agar mampu terpenuhi secara finansial. 

Hal ini dikarenakan anggaran mampu menjadi gambaran nyata terkait aktivitas dan hasil suatu perusahaan, serta sebagai bahan evaluasi untuk menentukan potensi dan masalah yang dihadapi, sehingga dapat membantu mewujudkan tujuan yang konsisten, efektif, dan efisien.

Berdasarkan sumbernya terdapat 2 jenis pembiayaan yang berbeda, yaitu anggaran dengan sumber pembiayaan konvensional dan sumber pembiayaan non-konvensional. 

Sumber pembiayaan konvensional adalah sumber pembiayaan yang berasal dari pendapatan negara dan daerah, seperti APBN dan APBD. Sedangkan sumber pembiayaan non-konvensional berasal dari hasil kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak swasta maupun masyarakat.

Tiap sumber pembiayaan tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di Indonesia sendiri, sumber pembiayaan yang digunakan sebagian besar adalah yang berasal dari anggaran konvensional. 

Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengelolaan kerjasama yang tepat antara pemerintah dan swasta maupun  masyarakat. Jika dilakukan secara terus menerus tanpa ada usaha untuk meminimalisir, penggunaan anggaran konvensional ini tentu akan mengurangi nominal kas negara secara signifikan. 

Dimana secara tidak langsung juga akan memberikan dampak pada kestabilan ekonomi negara. Salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki nominal dan peran cukup penting adalah pajak.

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara untuk selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan roda pemerintahan dan masyarakat umum. 

Timbal balik keuntungan dari pembayaran pajak tidak akan bisa dirasakan secara langsung secara individu dalam masyarakat, hal ini dikarenakan pemanfaatan pajak diimplementasikan pada kepentingan umum, seperti pembangunan fasilitas dan infrastruktur.

Namun dalam pelaksanaannya masih banyak sekali pelanggaran yang terjadi pada sistem perpajakan di Indonesia. Salah satu pelanggaran mendasar yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia adalah kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang terlambat membayar pajak hingga menunggak berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.