Isu lain yang menjadi catatan Imparsial dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK adalah pelaksanaan hukuman mati yang terus diberlakukan. Tercatat ada 84 vonis mati baru di berbagai tingkat pengadilan dan total 18 orang terpidana telah dieksekusi mati.
"Karena revisi KUHP yang menyangkut hukuman mati masih dibahas di DPR, maka sudah semestinya ada moratorium hukuman mati, setidaknya sampai KUHP yang mengatur soal itu selesai dibahas.
"Yang kedua, karena argumen yang selalu dipakai Jokowi dalam war on drugs ini adalah memberi efek jera, hal minimal yang bisa dilakukannya adalah membuat studi independen untuk mengukur apakah benar hukuman mati ini memberi efek jera?" kata peneliti Imparsial, Evita Rose.
Dalam wawancara eksklusif dengan BBC, Presiden Jokowi, saat ditanya soal hukuman mati yang diterapkan pada masa pemerintahannya mengatakan, "Konstitusi kita sangat menghormati hak asasi manusia, sekali lagi konstitusi Indonesia sangat menghormati hak asasi manusia, tetapi undang-undang kita memperbolehkan eksekusi mati, jadi kalau sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa itu dieksekusi ya akan kita jalankan dieksekusi mati.
"Tapi jangan dilihat yang diekseskusi saja, lihatlah korban dari narkoba, sehari 30 sampai 50 generasi muda Indonesia mati karena narkoba. Sehingga harus dilihat korbannya, pengedarnya juga dilihat, jangan dilihat dari satu sisi."
Sorotan lain yang diberikan oleh Imparsial adalah pendekatan yang diambil oleh Presiden Jokowi di Papua. Lembaga tersebut menilai positif langkah pemerintah untuk mencanangkan proyek-proyek infrastruktur besar namun mengkritik meningkatnya pendekatan keamanan yang juga dilakukan.
"Kami melihat apakah nantinya pembangunan ini akan meningkatkan sekuritisasi, karena pembangunan butuh keamanan kan? Pemerintah masih tidak percaya, melihat di Papua ada gerakan separatis yang mengganggu keamanan pembangunan. Takutnya dualisme pendekatan ini akan memperumit, membuat kompleks situasi keamanan di Papua," kata peneliti Niccolo Attar.
Dalam kunjungannya ke Papua pada Selasa (18/10), Presiden Joko Widodo mencanangkan program 'Satu Harga Bahan Bakar Minyak' di Papua sekaligus meresmikan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo.
Maraknya Pungli ataupun mengatasnamakan Biro jasa juga menjadi perhatian Presiden Jokowi-JK, karena disentral pelayanan masyarakat tidak boleh ada dana tambahan dari biaya yang telah ditentukan, semisal biaya mengurus SIM, Paspor, maupun surat penting lainnya harus di perhatikan dan siapapun wajib menyoroti itu, bila mendapakan temuan " Pungli atau Biro Jasa yang dilakukan oleh pejabat seperti polisi, pegawai negeri masyarakat bisa langsung lapor ke pihak kepolisian. Karena Kapolri telah diperintahkan agar Indonesia bebas dari " Pungli, Narkoba, bahkan intervensi Pers.
" Saya selaku presiden memerintahkan kepada semua jajaran kepolisian agar menerima laporan masyarakat yang melapor tentang adanya Pungli, Narkoba maupun intervensi Pers. Sebab Indonesia saatnya berubah, kalau semua dipungli kan kasian rakyat. " Tutup presiden selepas wawancara exlusif
