Melvin Firman
Melvin Firman wiraswasta

" hanya orang biasa yang suka iseng nulis-nulis apa yang teringat, terlihat dan terasakan tanpa basa basi dan apa adanya."

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi Artikel Utama FEATURED

Penertiban Registrasi Kartu SIM Amburadul, "Outlet" Merugi

22 Desember 2015   08:56 Diperbarui: 12 Oktober 2017   15:05 1787 10 8
Penertiban Registrasi Kartu SIM Amburadul, "Outlet" Merugi
Ilustrasi: Shutterstock

Seperti diketahui per tanggal 15 Desember penerapan peraturan pemerintah tentang registrasi penertiban sistem registrasi ini telah mulai diberlakukan secara nasional.

Perbedaan paling mendasar dari penertiban ini adalah, proses pengisian data identitas hanya bisa dilakukan oleh pihak penjual, tidak lagi bisa di lakukan oleh pelanggan itu sendiri. Selain itu setiap penjual/outlet resmi akan di bekali sebuah ID yang harus di input pada saat resgitrasi.

ID ini merupakan identitas yang dipegang oleh penjual. Dan jika terjadi ketidaksesuaian data pada identitas yang dimasukkan penjual, maka perusahaan telekomunikasi bisa saja memberi sanksi kepada distributor sampai penjual.

 Permasalahannya apa asih untung ruginya bagi pelanggan maupun penjual :

1. Bagi pelanggan pasti di beri kemudahan dan akan terhindar dari sms spam dan kasus sms-sms penipuan lainnya

2. Sebaliknya bagi penjual, tentu akan membikin tambah repot, karena pelaksanaannya di lapangan tidak setiap pelanggan mau memberikan KTP yang asli untuk di regitrasikan oleh penjual, dengan begitu banyak alasan.

Kalau sudah begini tentu peluang untuk menggunakan satu KTP master untuk beberapa nomor SIM Card akan terjadi. Yang akibatnya adalah si penjual akan mendapat sanksi dari operator. Nah samapai di sini saja tentu akan menimbulkan sedikit banyak persoaalan. Di satu sisi pelanggan ingin kartu perdana, tetapi tidak membawa KTP, di sisi lain si penjual berkeingininan agar barangnya bisa laku.

Akhirnya akan terjadi pergesekan antara si penjual dan pelanggan, terutama waktu tunggu pelayanan bagi konsumen akan bertambah lama, sementara profit dari penjualan kartu perdanan itu sendiri tidak lah besar. Itu artinya penjual tidak akan mau menjadikan bisnis penjualan kartu perdana ini sebagai bisnis utama. Atau jika pun terpaksa menjual mereka akan melakukan berbagai macam cara untuk bisa mengakali system ini agar bisa lebih mudah dalam registrasi.

Lagi pula bagaimana caranya si spenjual bisa memastikan KTP yang di beikan oleh si pelanggan itu adalah KTP yang asli. Di sini bisa saja terjadi pelanggan yang menggunakan KTP palsu, tetapi akibatnya akan di derita oleh si Penjual. Artinya sudah terjadi ketidak adilan di sini.

Beberapa hari ini saya menemukan di lapangan benyak di temukan beberapa permasalahan lain di antaranya :

1. Pelanggan yang bersangkutan sudah menuliskan SMS registrasinya secara lengkap, tetapi pada kenyataannya masih saja ditolak oleh penyelenggara telekomunikasi yang terkait. Seandainya diterima, ada yang baru memperoleh jawaban sekitar seminggu kemudian atau bahkan belum sama sekali. Hal tersebut dapat saja terjadi karena mungkin saja karena data yang didaftarkan kurang lengkap sesuai perintah pesan setiap penyelenggara telekomunikasi. Lalu ada lagi yang penulisan tanggal kelahiran tidak langsung seperti contoh di atas misalnya 10021980, tetapi 10-02-1980. Dengan demikian setiap penyelenggara selalu memiliki karakternya tersendiri.

2. Dikeluhkan pula adanya sejumlah pelanggan yang sampai saat ini belum menerima SMS perintah daftar dari penyelenggara telekomunikasi yang bersangkutan.

3. Ada juga permasalahn pada ID Outlet yang belum tersedia, Artinya pihak operator sendiri belum mendata outlet mereka sendiri secara rapi. Akibatnya proses registrasi tidak bisa dilakuakan, sementara transaksi penjualan sudah terjadi dimana kartu sim carnya sudah di buka segel, tetapi tidak bisa di gunakan. Artinya juga pelanggan tidak mau membayar dan openjual mengalami kerugian karena segel kartu sudah di buka.

4. Tingkat pemahaman atau level pendidikan para penjual simcard tidaklah sama. Artinya harus ada sosialisasi secara massif, terstruktur dan rapi kepada outlet resmi yang memang sudah terdaftar dan sudah pasti meiliki ID Outlet.

 Lantas solusinya harus bagaimana :

  • Sebaiknya pendataan outlet resmi harus di tata kembali secara baik, Sehingga permasalahan ID outlet yang di tolak tidak lagi terjadi. Sebagia konsekswensinya tentu berakibat kepada pedagang-pedagang kecil yang akan kehilangan peluang untuk berbuisnis di sini karena tidak terdata, atau tidak memenuhi persyaratan yang di haruskan.
  • Sebaiknya pihak operator menscreening dulu data pelanggan yang sudah ada saat ini. Mungkin dengan cara setiap kali mereka menghubungi customer service operator atau datang di kantor, selalu di minta untuk memnujukan KTP pelanggan.

Akhirnya saya hanya bisa katakana bahwa dengan di terapkannya peraturan ini yang pasti menjadi sasaran tembak adalah penjual. Mereka di jadikan tumbal sementara posisi hukum mereka tidak jelas, tetapi jika terjadi sesuatu hal mereka yang langsung di salahkan bahkan di sanksi .

Itu artinya pihak operator dan pihak pemerintah Kominfo seperti hendak melepas tanggung jawab kepada penjual begitu saja. Padahal bisa saja pemerintah mengadakan lebih banyak sosialosai kepada masyarakat, sehingga kesadaran akan pentingnya penertiban hal ini bisa di rasakan. Sehingga ada pelanggan akan dengan senang jati melaksanakan peraturan ini, bukan karena keterpaksaan. Dari pihak penjual pun akhirnya akan mendapat suatu kepastian posisi hokum, sehingga tidak ragu atau berniat untuk melakukan tindakan-tindakan curang demi untuk melariskan dagangannya.

Semoga saja semua pihak yang terkait bisa kembali duduk bersama dan membicarakan hal ini dengan baik, sehingga sesuatu yang sebenarnya bagus untuk di terapkan tidak menimbulkan permasalahn baru yang berdampak lebih besar bagi kehidupan masyarakat khususnya perekonomian mereka.

Wasalam