Belakangan ini, publik Indonesia kembali dihebohkan dengan isu [isi berita panas terkini, misalnya kisruh kenaikan harga BBM/subsidi pangan, atau dinamika politik menjelang Pilkada/UU kontroversial]. Reaksi masyarakat begitu deras di media sosial, sebagian mendukung, sebagian lagi merasa suaranya diabaikan.
Jika kita lihat dari kacamata struktur pembangunan, persoalan ini mencerminkan bahwa politik dan ekonomi di negeri ini masih condong pada kepentingan elit. Distribusi kebijakan tidak merata, sehingga masyarakat luas merasa menjadi pihak subordinat. Kultur politik pun masih elitis: rakyat seringkali hanya objek, bukan subjek dalam pengambilan keputusan.
Di sinilah terjadi gap keterbukaan. Aspirasi publik tidak tersampaikan dengan baik, bahkan ketika suara mereka ramai di jalan maupun media sosial, kanal formal seringkali menutup telinga. Kondisi ini akhirnya melahirkan rekayasa sosial, baik dari pihak penguasa maupun masyarakat sendiri. Dari atas, narasi dibangun agar publik menerima kebijakan; dari bawah, masyarakat mengonstruksi solidaritas baru di dunia maya maupun ruang nyata.
Isu yang sedang panas ini mengingatkan kita bahwa demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara. Partisipasi publik harus ditanggapi dengan serius, bukan hanya formalitas. Rekayasa sosial bisa jadi alat yang memperkuat legitimasi rakyat, tetapi juga bisa menghambat bila hanya dipakai elit untuk melanggengkan kekuasaan.
Penutup:
Berita panas ini seharusnya jadi refleksi kita bersama. Bukan sekadar tentang kebijakan atau konflik politik sesaat, melainkan tentang bagaimana sistem sosial dan politik kita berjalan. Apakah aspirasi rakyat sungguh didengar, atau masih sekadar gema yang teredam?
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
