Polemik yang terjadi di antara Partai Demokrat kubu AHY dan Demokrat Kubu Moeldoko semakin liar, panas, dan melibatkan banyak pihak di dalamnya. Menghadapi situasi itu, Demokrat kubu AHY Â terus mencari dukungan publik termasuk menguatkan kesetiaan para kadernya yang masih loyal. Pada beberapa tempat, terdapat anggota partai yang mengucapkan janji setia, ada yang melakukan ritual tertentu, AHY sendiri mengunjungi tokoh-tokoh senior, bahkan ada kabar yang mengatakan bahwa terdapat mahasiswa dari universitas tertentu yang turut mendukung akan tetapi, beberapa waktu kemudian ada yang datang dan menyeruduk kantor partai berlambang Mercy itu karena merasa tidak terkait dengan kekisruhan yang ada. Pemerintah sendiri, terus didesak untuk mengambil sikap terkait dengan keberadaan Demokrat kubu Moeldoko.
Padahal, kalau dipikir-pikir, kekisruhan yang kemudian berujung pada adanya dualisme dalam Partai Demokrat, Demokrat kubu AHY sebenarnya tidak perlu kwatir, cemas dan takut atau terganggu dengan keberadaan Demokrat kubu Moeldoko. Alasannya sangat sederhana. Demokrat kubu AHY adalah suatu partai politik yang sah dan resmi secara hukum di tanah air ini. Sedangkan Demokrat kubu Moeldoko muncul secara ilegal dan inkonstitusional. Mereka-mereka yang menginisiasi KLB Sibolangit dengan alasan untuk membenahi dan mengembangkan sayap partai adalah anggota-anggota atau kader partai yang sudah dipecat. Maka, ada aturan, hukum, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai yang dapat dijadikan sebagai pegangan, rujukan, dan acuan untuk menyikapi keberadaan kubu tersebut.
Kalau memang terdapat aturan dalam partai yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para kader partai yang telah dipecat itu tidak sesuai dengan apa yang sudah tertulis dan tertera dalam AD/ ART Demokrat sebagai sebuah partai resmi maka, tak perlu kalangkabut, kehilangan kendali, menuding banyak pihak dan lain sebagainya. Jangan sampai citra partai semakin buruk karena menuding dan mengaitkan lebih banyak pihak dalam kekisruhan yang ada saat ini. Lawan akan semakin banyak sehingga pada akhirnya semakin banyak pula persoalan yang akan muncul. Maksud hati mau menyelesaikan masalah, yang ada justuru muncul permasalahan baru. Contoh terbaru adalah terungkitnya kembali soal bagaimana ketika SBY menjadi Ketua Umum dan AD/ ART partai yang dipandang bermasalah.Â
Selain itu, ada AD/ART partai, bangsa ini juga memiliki hukum yang jelas, terkait dengan urusan pertimbangan dan pengesahan keberadaan suatu organisasi politik. Pemerintah tak mungkin menerima dan mengesahkan begitu saja suatu golongan, kelompok, atau partai yang nyata-nyatanya ilegal dan inkonstitusional seperti KLB Sibolangit yang menghasilkan Demokrat kubu Moeldoko. Selama dan sejauh itu bertentangan dengan hukum yang sudah ditetapkan bangsa ini, pemerintah melalui berbagai pihak yang terkait dengan urusan itu, pastilah memutuskannnya dengan tepat dan adil. Ada undang-undang yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk bertindak dikemudian hari, kalau memang pada akhirnya ditemukan bahwa ada permainan dari pihak tertentu yang melahirkan ketidakadilan di sana, hal itu dapat dibawa ke meja hukum. Menjadi pertanyaan penting adalah kalau memang sudah ada hukum yang memayungi keberadaan Demokrat kubu AHY, mengapa kelompok itu semakin gencar melawan Demokrat kubu Moeldoko?
Ada dua alasan yang ditemukan untuk menjawab pertanyaaan di atas. Alasan yang dapat dikemukakan pada bagian pertama adalah adanya ketakutan dari kubu AHY, jangan sampai keberadaan Demokrat kubu Moeldoko dipolitisasi oleh pihak pemerintah karena adanya kecurigaan sejak awal kekisruhan bahwa pemerintah berada dibalik semua itu sehingga pada akhirnya Demokrat tandingan yang ilegal itu diterima dan disahkan. Ketakutan itu nampaknya beralasan karena Moeldoko adalah sosok yang berasal dari lingkaran istana. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan pernyataan bahwa semua tudingan itu tidak benar. Apa yang dilakukan oleh Moeldoko adalah murni hak politiknya sebagai seorang pribadi. Apa pentingnya pemerintah merebut Demokrat saat ini? Pemerintah sudah memiliki partai pendukung yang solid.
Masyarakat awampun tahu bahwa Demokrat hasil KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum itu ilegal dan tidak sah. Maka, pemerintah tidak mungkin akan berani mengambil resiko besar untuk mengesahkannya, hanya demi kepentingan seorang Moeldoko dan segelintir orang lain. Wibawa pemerintah akan tercoreng dan wajah demokrasi negeri ini akan semakin gelap kalau itu sampai terjadi. Demokrat kubu AHY, sebaiknya tenang, menyerahkan, dan mempercayakan persoalan ini kepada pemerintah dengan keyakinan bahwa pemerintah pasti tidak mau mencoreng citranya sendiri di hadapan masyarakat bangsa ini hanya karena kepentingan sekelompok orang. Hilangkan prasangka buruk yang ada karena hanya akan merugikan Demokrat sendiri.
Alasan kedua adalah masalah yang saat ini terjadi dalam tubuh Demokrat, berhubungan dengan orang-orang yang sudah berada di luar partai dan seorang Moeldoko yang nota benenya bukan seorang anggota atau kader Partai Demokrat. Ini berbeda dengan dualisme yang terjadi dalam partai-partai lain sebelumnya seperti, PDI dan Golkar. Mereka yang melakukan penyelewengan dengan melakukan KLB saat itu adalah kader atau anggota partai sendiri. Apalagi, kembali Moledoko dikait-kaitkan dengan keberadaannya saat ini sebagai KSP. Mungkin saja ada pemikiran dari kubu AHY bahwa karena Moeldoko adalah KSP maka, pemerintah akan dengan mudah mengesahkan hasil KLB Sibolangit walaupun ilegal. Moeldoko sebagai sosok atau figur yang berasal dari lingkaran pemerintah, seharusnya memberikan teladan dan citra baik dalam dunia politik dan demokrasi tanah air. Demokrat kubu AHY sebagai partai yang sah, sepertinya tercoreng karena direbut dengan cara yang tak wajar oleh orang-orang dari luar partai.
SALAM
