Penegasan Presiden Jokowi yang akan memindahkan pusat pemerintahan RI dari Jakarta ke Palangkaraya yang dijuluki Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila itu adalah sangat tepat.
Palangkaraya yang luasnya 2.678,51 km persegi adalah pulau terbesar di Indonesia dan letaknya tepat berada di tengah-tengah gugus kepulauan Indonesia. Lahannya pun masih sangat luas yang belum tergarap. Selain itu Palangkaraya juga aman dari gempa, karena gugusan kepulauan Kalimantan bukan jalur lintasan gempa.
Biaya yang dibutuhkan untuk perpindahan Ibukota negara Indonesia memang pastinya akan tinggi. Namun patut diingat bahwa yang dipindahkan hanya pusat pemerintahannya saja dimana semua lembaga negara dipusatkan pada satu lokasi, bukan memboyong semua yang ada di jakarta ke Palangkaraya sana.
Jakarta masih tetap sebagai pusat bisnis, hanya pusat pemerintahan negara yang dipindah. Inggris, Jerman, Italia, Rusia, Australia, China, India, Kanada dan Amerika Serikat telah menerapkan strategi ini dengan memisahkan pusat pemerintahan dengan sentra bisnis.
Justru lebih rugi banyak jika tetap mempertahankan Jakarta sebagai Ibukota negara karena Jakarta sudah tidak ideal lagi sebagai ibu kota negara. Kota ini menyimpan segudang masalah akibat dari kepadatan penduduk yang tak terbendung.
Sebagai ibukota negara, lebih dari 80% uang yang ada di Indonesia beredar di Jakarta sebagai pusat bisnis. Itulah sebabnya arus urbanisasi dari daerah ke Jakarta sangat tinggi.
Jika Jakarta terus dibiarkan jadi ibukota, maka akan ada banyak kerugian yang diderita negara. Contoh kecilnya saja, ada sekitar 6,5 milyar liter BBM dengan nilai sekitar Rp 30 trilyun yang dihabiskan oleh warga Jakarta setiap tahun.
Dan yang paling terpenting dari semua itu, strategi Presiden Jokowi memindahkan ibukota negara ke Palangkaraya untuk mengatasi gerakan radikalisme dan intoleransi yang kini kian menjamur dan merajalela tak terkendali di Jakarta. Masyarakat Kalimantan pada umumnya, dikenal menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman. Kaum radikal tidak akan diterima disana.
Oleh karena itu, biarlah Jakarta cukup menjadi pusat bisnis saja. Untuk pusat pemerintahan, sebaiknya segera dipindahkan ke Palangkaraya.
Salam Kompasiana.
