Jika mengulik sedikit pada masa lalu lebih tepatnya saat satu dekade terakhir pada masa Kabinet Indonesia Bersatu Pertama tahun 2004 -- 2009. Pada masa itu Wakil Presiden Jusuf Kalla atau yang akrab dipanggil dengan JK menyikapi dunia pendidikan di Tanah Air yang seakan terus terbelenggu dalam dilema. Jusuf Kalla mencoba untuk memperbaikinya dengan melakukan pengendalian tingkat mutu pendidikan di Indonesia dengan pemberlakuan standar ujian nasional.
      Jusuf Kalla menerapkan bahwa tidak ada toleransi kelulusan bagi siswa yang tidak melewati standar minimum dari sejumlah mata pelajaran yang di ujikan dalam Ujian Nasional (UN). Akibatnya, terjadi sentakan sosial di masyarakat karena melihat ada sekolah yang tidak satu pun siswanya lulus karena kelaziman sebelumnya. Karena secara nasional kelulusan selalu berada di kisaran 100 persen atau seluruh siswanya lulus semua.
      Alasan Wakil Presiden Jusuf Kalla menerapkan hal tersebut sangat sederhana. Jika sekolah selalu meluluskan seluruh siswa 100 persen, siswa akan merasa tidak perlu belajar, guru tidak termotivasi untuk mengajar dengan sungguh -- sungguh, dan orang tua tidak akan merasa perlu bertanggung jawab atas mutu pendidikan. Penerapan tersebut menurut Jusuf Kallah adalah sebuah mekanisme dalam peningkatan mutu pendidikan yang paling murah dan mudah dilaksanakan.
      Kini setelah berakhirnya masa jabatan Jusuf Kalla, keadaannya kembali lagi ke tingkat kelulusan yang mendekati 100 persen. Pada tahun ajaran 2010, untuk jenjang SMA/MA tingkat kelulusan peserta Ujian Nasional mencapai 99,22 persen. Tingkat kelulusan di jenjang SLTP dan SMK juga relatif sama. Akibatnya, Ujian Nasional tidak lagi menjadi sarana yang memotivasi siswa, orang tua, dan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan.
      Kebijakan yang sudah di terapkan Jusuf Kalla di saat beliau masih menjabat, sekarang terkesan ditinggalkan begitu saja oleh kabinet baru. Masyarakat seakan disuguhkan oleh drama kekuasaan kabinet baru. Betapa pun kebesaran dan manfaat yang telah diterapkan masa lalu seakan tidak lagi mendapat tempat karena peletakannya tidak lagi di kekuasaan.
      Seharusnya pemerintahan baru yang menjabat lebih memperhatikan segala sesuatu yang memang sedang sangat dibutuhkan oleh negeri ini. Gagasan yang diterapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah seharusnya dilanjutkan. Karena saya melihat bahwa gagasan tersebut sangat relevan dengan keadaan di masyarakat kita ini. Disisi lain membuat generasi baru untuk lebih serius dan tekun dalam belajar demi meraih apa yang sudah direncanakan dan agar dapat terlaksana.
