Bahlil Jadi Sasaran Amarah Aktivis Papua di Bandara Sorong, Desakan Hentikan Pertambangan

Kedatangan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu pagi (7 Juni 2025), disambut aksi protes dari sejumlah aktivis lingkungan dan masyarakat adat Papua. Puluhan massa tergabung dalam Koalisi Selamatkan Alam dan Manusia Papua, menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat yang dinilai merusak lingkungan dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat.

Sejak pukul 06.20 WIT, para demonstran telah berkumpul di area bandara dengan membawa spanduk bertuliskan #SaveRajaAmpat dan meneriakkan yel-yel seperti "Papua bukan tanah kosong" dan "Hentikan tambang nikel!". Namun sorotan utama terjadi ketika rombongan Bahlil tiba di lokasi. Massa sontak meneriakkan kata "penipu!" kepada sang menteri, sebagai bentuk kekecewaan terhadap apa yang mereka anggap sebagai kebijakan manipulatif dan tidak berpihak kepada masyarakat adat. Seruan itu tidak sekadar emosional; mereka menilai bahwa pemerintah hanya menangguhkan satu dari empat perusahaan tambang aktif di Raja Ampat, yakni PT Gag Nikel, dan membiarkan tiga lainnya tetap beroperasi: PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulya Raymon Perkasa.

Uni Klawen, tokoh pemuda adat Raja Ampat yang ikut memimpin aksi, menyampaikan bahwa Bahlil tidak jujur kepada publik karena hanya mengumumkan penghentian satu izin tambang, padahal masyarakat telah lama menyuarakan pencabutan seluruh izin di wilayah adat mereka. "Kalau pemerintah serius, cabut semua izin. Bukan hanya satu untuk pencitraan," ujarnya tegas di tengah massa aksi.

Situasi memanas ketika perwakilan dari rombongan menteri sempat keluar menemui massa dan menyampaikan bahwa Bahlil bersedia berdialog. Namun, tak lama berselang, Menteri Bahlil memilih keluar dari area bandara melalui pintu belakang, tanpa menemui massa secara langsung. Aksi ini dinilai sebagai bentuk penghindaran dari tanggung jawab publik. "Bahlil Lahadalia hari ini menipu rakyat Indonesia dan sembunyi dari massa lewat pintu belakang Bandara DEO Sorong," kata Uno Klawen yang turut hadir dalam aksi tersebut.

Dalam tuntutan yang mereka sampaikan secara terbuka, massa menekankan tiga hal utama: pencabutan permanen semua izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, penolakan terhadap ekspansi perkebunan kelapa sawit di wilayah adat Papua Barat Daya, serta penghentian proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap mengeksploitasi sumber daya alam Papua tanpa persetujuan masyarakat adat. Aksi ini juga menyoroti bagaimana proyek tambang di Raja Ampat berdampak langsung terhadap kawasan konservasi laut dan terumbu karang yang berada hanya sekitar 30--40 kilometer dari zona operasi tambang. Sejumlah laporan dari Kompas dan Detik sebelumnya menyebutkan bahwa kerusakan ekosistem laut dan ancaman terhadap sumber mata pencaharian nelayan lokal semakin nyata sejak aktivitas tambang berjalan.

Kejadian ini menjadi simbol dari ketegangan yang terus membesar antara kebijakan investasi pemerintah pusat dan tuntutan masyarakat Papua yang mendambakan kelestarian alam serta penghormatan terhadap hak-hak adat. Bagi para aktivis, kunjungan Bahlil ke Sorong kali ini bukanlah bentuk dialog, melainkan bentuk pengabaian terhadap suara rakyat Papua yang selama ini disuarakan lewat berbagai saluran advokasi.

Apa yang terjadi di Bandara DEO Sorong adalah refleksi dari luka panjang ketidakadilan ekologis di Tanah Papua. Satu hal yang jelas: masyarakat adat Papua tidak tinggal diam ketika tanah dan laut mereka dijadikan objek eksploitasi tanpa suara mereka didengar.