Desa di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan sebagai kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isi dari UU ini dapat dimaknai bahwa ada ketegasan pemenuhan kebutuhan dalam konteks pembangunan nasional di tingkat Desa. Hal ini pun telah ditegaskan pula dalam Nawacita Presiden Jokowi yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam NKRI dan pengembangan kawasan perbatasan.
Berpijak pada kebijakan di atas, saat ini Desa melalui Pemerintah Desa berbondong-bondong melakukan perencanaan program penguatan ekonomi desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pendirian BUMDesa tersebut berpedoman pada peratuan perundang-undangan yang tidak terpisahkan dari keaslian otonomi desa. BUMDesa dibentuk didasarkan atas kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyararakat.
Olehkarena itu, pelatihan ini focus kepada analisa potensi desa dari aspek ekonomi sehingga program pengembangan ekonomi desa melalui BUMDesa dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat desa.
