Dalam tulisan Tajuk koran Banjarmasin Post,pada Rabu, 10 Oktober 2018 yang lalu, dengan judul " Pendidikan Nonformal Solusinya". Menurut Tajuk koran ini, bahwa ratusan anak nelayan Desa Rampa, Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru  putus sekolah. Rata-rata mereka hanya sempat mengenyam pendidikan sampai kelas 2 SD, meskipun ada yang yang sampai kelas 1 SMP. Kesaharian anak-anak di sana diisi dengan bermain jika tidak sedang membantu orangtuanya mencari ikan di ut.
Selanjutnya, menurut Tajuk koran tersebut, bahwa faktor utama dari banyaknya anak putus sekolah di desa Rampa adalah rendahnya minat untuk bersekolah dari anak yang bersangkutan serta minimnya dukungan keluarga. Di kawasan Pegungunan Meratus, di Banua Anam pun kasus serupa bisa ditemukan. Hanya kegigihan anak-anak yang didukung orangtua, membuat sebagian warga Pegunungan Meratus mengajar asa melalui jalur pendidikan.
Apa yang dipaparkan dan dibahas oleh Redaksi koran Banjarmasin Post dalam Tajuknya tersebut memberikan sebuah gambaran kecil yang menunjukkan adanya permasalahan dalam dunia pendidikan, khususnya di Kalimantan Selatan. Suatu kondisi yang sangat miris dan ironi di saat Indonesia sudah lebih dari 70 tahun merdeka. Salah satu satu tujuan nasional yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ' mencerdeaskan kehidupan bangsa'. Â Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut tidak dapat terlepas dari sekolah sebagai ujung tombak dalam dunia pendidikan.
Menurut Tajuk di atas, pada kelompok masyarakat di pesisir pantai dan daerah pegunungunan terdapat kondisi yang sama-sama miris kita membacanya. Ada banyak pertanyaan yang menggelitik hati, mengapa anak-anak tidak mau bersekolah, apakah sekolahnya tidak ada, atau apakah  orangtuanya tidak mau anaknya berpendidikan? Mungkin sekolah di daerah tersebut sudah ada, namun kurang mendapat perhatian, motivasi, dan dukungan orangtua terhadap anak-anaknya, untuk sekolah,  sehingga anak-anak  banyak yang putus sekolah.
Kalau orangtua atau keluarga tidak  memperhatikan, memotivasi, dan mendukung penuh anaknya anak-anaknya untuk sekolah, lalu siapa lagi yang dapat 'memaksa' anak-anak tersebut bersekolah. Bukankah mendapatkan pendidikan itu hak bagi seorang anak, dan memberikan kesempatan sekolah kepada anak merupakan kewajiban orangtua?  Wajib belajar harusnya sudah menjadi sesuatu yang dapata dipahami dengan baik dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh orangtua.
Kenyataan yang terdapat dalam kehidupan anak di daerah pinggiran, baik pesisir maupun pegunungan, Â menggambarkan bagaimana masa depan bangsa kita. Â Anak-anak yang sekolah saja belum tentu dapat bersaing dengan bangsa asing dalam era globalisasi, apalagi anak-anak yang tidak sekolah. Dengan adanya paparan Tajuk Banjarmasin Post tersebut diharapkan dapat membuka mata semua pihak untuk ambil bagian dalam upaya mencerdaskan anak-anak bangsa, tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah semata, tetapi siapapun yang peduli dengan masa depan anak-anak bangsa yang hidup di daerah pinggiran. Semoga.
