Salah satu Diklat 'spesifik' yang digelar di Balai Diklat Pertanian (BDP) Aceh sejak tahun 2014 yang lalu adalah 'Diklat Penyuluhan Berbasis Syariah'. Diklat ini dianggap spesifik karena hanya diselenggarakan di Aceh sebagai implemntasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun (Perda) Aceh Nomor 2 tahun 2011tentang Penerapan Syariat Islam Di Seluruh Wilayah Provinsi Aceh.
Diklat Penyuluhan Berbasis Syariah ini pertama kali digagas oleh Dr. Ir. Agus Sabti, M Sc, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh dan mulai dilaksanakan pelatihannya di BDP Aceh sejak awal tahun 2014 yang lalu. Sampai dengan saat ini, seluruh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang ada di seluruh wilayah Aceh telah mengikuti diklat ini, dan akan terus diselenggarakan bagi para penyuluh pertanian lainnya.
Kekhasan diklat yang hanya ada di Aceh ini, kemudian juga menarik perhatian beberpa pemerintah daerah seperti pemerintah provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur untuk mengadopsi system penyuluhan berbasis syariah ini, karena dianggap sangat sesuai diterapkan dalam lingkungan masyarakat yang kental dengan nilai-nilai agamis. Diklat ini memang dirancang secara teknis memasukkan unsur-unsur syariah dan kearifan lokal Aceh dalam aktifitas penyuluhan pertanian, karenamayoritas petani di Aceh memang memeluk agama Islam dan simbol-simbol keagamaan sangat kental di tengah-tengah masyarakat. Dengan memasukkan unsur syariah dalam kegiatan penyuluhan, upaya pembinaan dan penyuluhan pertanian akan lebih efektif  karena dapat menyatu dengan keseharian masyarakat.
Pada awal pelaksanaannya, diklat ini hanya mengambil nara sumber dan pemateri dari Fakultas Pertanian Unsyiah, Banda Aceh, karena konsep awalnya memang berasal dari sana. Namun dalam perkembangannya, sejak tahun 2017 yang lalu, pihak BDP Aceh juga mulai 'merangkul' para ulama untuk terlibat dalam diklat ini. Bukan untuk menyampaikan materi teknis, tapi untuk memberikan bekal pengetahuan agama kepada para penyuluh untuk mendukung tugas kepenyuluhan mereka di lapangan.
Lakukan penyempurnaan kurikulum, rangkul Ulama
Secara teknis, kurikulum diklat penyuluhan berbasis syariah ini boleh dibilang sudah sangat baik, karena sudah melalui kajian akademis yang dilakukan para akademisi yang kemampuannya tidak diragukan lagi. Meski demikian, pihak Balai Diklat Pertanian Aceh terus melakukan evaluasi dan perbaikan kurikulum diklat ini, tanpa menghilangkan konsep awalnya yang memang sudah 'digodok' secara matang oleh para pakar.
Untuk menyempurnakan kurikulum diklat ini, Kepala BDP Aceh, drh. Ahdar, MP kemudian mulai rajin 'blusukan' ke pesantren atau dayah untuk meminta masukan dari para ulama disana. Â Tgk. H. Nuruzzahri atau yang lebih dikenal dengan panggilan Waled Nu, kemudian menjadi 'konsultan' pertama dalam penyempurnaan kurikulum diklat penyuluhan berbasis syariah ini. Ulama kharismatik Aceh yang juga pimpnan Dayah Ummul Ayman Samalanga, Bireuen ini dikenal memiliki ilmu dan wawasan kegamaan yang sangat luas, sehingga tidak salah jika Ahdar menjadikan beliau sebagai nara sumber untuk menyempurnakan kurikulum diklat ini. Bahkan sejak tahun 2017 yang lalu, Waled Nu selalu diundang dalam kegiatan Diklat Penyuluhan Berbasis Syariah ini untuk ikut memberikan pembekalan kepada peserta diklat. Boleh dibilang, untuk pelaksanaan diklat penyuluhan berbasis syariah ini, Waled Nu sudah menjadi 'konsultan' tetap bagi BDP Aceh.
Tak hanya kepada Waled Nu saja Ahdar mencari refernsi, Alumni Fakultas Kedokteran Hewan Unsyiah dan Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang ini, selalu menyempatkan diri untuk 'saweu' kepada para para ulama setiap kali dia 'turun' ke daerah-daerah, karena di setiap daerah (kabupaten/kota) di seluruh Aceh memang tersebar banyak pesantren atau dayah yang tentu saja memiliki ulama-ulam kharismatik.
Seperti yang dilakukan kemarin (Rabu, 22/3/2018), memanfaatkan momentum menjadi nara sumber Bimbingan Teknis (Bimtek) di Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya, Ahdar menyempatkan diri untuk berkunjung kepada salah seorang ulama kharismatik di daerah tersebut. Pimpinan Dayah Darul Muchlisin, Teunom, Tgk. H. Abu Syamah menjadi tujuan Ahdar menimba ilmu dan wawasan kegamaan dalam rangka penyempurnaan kurikulum diklat di balai diklat yang dipimpinnya itu.
"Sudah sejak dulu, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, Aceh sebenarnya sudah menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, Qanun yang muncul belakangan ini hanyalah bentuk legalitas saja, karena jauh sebelumnya sebenranya rakyat Aceh sudah menerapkannya, Saya bersyukur ada orang pertanian seperti pak Ahdar punya gagasan cemerlang mensosialisasikan penerapan syariat Islam ini kepada para penyuluh pertanian di Aceh, ini sangat bagus karena setiap hari mereka bertemu dan berinteraksi dengan  masyarakat, meski mereka sudah punya ilmu tentang pertanian, tapi mereka juga harus memperhatikan keraifan lokal. Lagi pula urusan pertanian ini bukan sekedar ilmu duniawi karena juga sudah diatur dalam Alqur'an dan Hadits Nabi, para penyuluh harus tau itu" ungkap Abuya, sapaan akrab Tengku ini.