Setiap tanggal 22 Juni, denyut nadi Jakarta berdetak lebih kencang. Kota ini merayakan hari kelahirannya, sebuah momen refleksi atas perjalanan panjang yang membentang hampir lima abad. Tahun 2025, Jakarta genap berusia 498 tahun, dengan gaung tema "Jakarta Kota Global dan Berbudaya" yang mengiringi transisinya dari ibu kota negara menuju panggung dunia. Namun, di balik ambisi megah menjadi kota global, tersimpan sebuah pertanyaan mendasar: sejauh mana Jakarta mampu mewujudkan mimpinya sebagai "Kota Taman" yang hijau dan lestari?
Jejak Sejarah di Balik Tanggal 22 Juni
Tanggal 22 Juni bukanlah sekadar angka di kalender. Ia adalah penanda sejarah yang sarat makna, berakar pada inisiatif Wali Kota Sudiro di era 1950-an. Sebuah tim ahli, termasuk sejarawan terkemuka Mr. Mohammad Yamin, ditugaskan untuk menyingkap hari lahir kota ini. Hasilnya, 22 Juni 1527 ditetapkan sebagai hari lahir Jayakarta, nama Jakarta kala itu, sebuah tanggal yang mengukir kemenangan Fatahillah atas Portugis.
Penetapan ini bukan hanya soal kronologi, melainkan deklarasi simbolis kemandirian. Ini adalah upaya untuk merekonstruksi identitas kota, menjauhkan diri dari narasi kolonial Batavia, dan mengembalikan akarnya pada perjuangan lokal. Jakarta, dengan demikian, bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga simbol perjuangan dan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Mimpi "Kota Taman" yang Terus Bergema
Konsep "Kota Taman" (Garden City) sendiri bukanlah hal baru. Ia adalah gagasan perencanaan urban yang menempatkan keseimbangan antara lingkungan dan manusia sebagai inti pembangunan. Tujuannya mulia: meningkatkan kualitas hidup melalui ruang terbuka hijau (RTH) yang tak hanya membersihkan udara, tetapi juga menyediakan area rekreasi yang menyehatkan. Secara historis, konsep ini menekankan pengembangan area perumahan, pusat perbelanjaan, dan distrik bisnis yang didukung fasilitas esensial seperti sekolah, rumah sakit, dan tentu saja, taman.
Jakarta memiliki jejak panjang dalam upaya penghijauan. Sejak masa Batavia Lama, kota ini dirancang dengan benteng, kanal, dan jalanan berjejer pohon, bahkan sempat dijuluki "Permata Asia". Setelah kemerdekaan, prinsip garden city diterapkan pada perencanaan Kebayoran Baru, dengan 16% dari total area 730 hektar dialokasikan untuk ruang hijau. Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta, yang dibentuk pada tahun 1970, merupakan kelanjutan dari Aafdeling Beplantingen di era Hindia Belanda, menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya taman sudah ada sejak lama.
Namun, di tengah hiruk pikuk urbanisasi, visi "Kota Taman" ini kerap tergerus. Data menunjukkan penurunan drastis RTH di Jakarta. Pada tahun 1982, RTH mencapai 40% dari total lahan, namun anjlok menjadi 20% pada tahun 2000, dan terus menyusut hingga 13% pada tahun 2013. Bahkan, penelitian lain mencatat penurunan dari 33,70% pada tahun 2000 menjadi 19,50% pada tahun 2020.
Kesenjangan yang Menganga: Realitas RTH Jakarta
Mandat regulasi nasional sangat jelas: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan setiap kota memiliki RTH minimal 30% dari total luas wilayahnya, dengan 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 bahkan menetapkan standar 20 m RTH per kapita.
Namun, realitas Jakarta jauh dari harapan. Pada tahun 2023, luas RTH di DKI Jakarta hanya sekitar 33,34 juta meter persegi atau sekitar 5,2% dari total luas provinsi. Data lain dari Dinas Pertamanan DKI Jakarta menyebut angka 4,1%. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, bahkan menilai RTH di Jakarta hanya mencapai 9,98%, jauh dari target 30%.
