Menurutnya , Pengaturan ini tidak cukup hanya bicara dilevel peraturan pelaksanaan atau tekhnis di KPU saja , Akan tetapi dalam banyak hal justru perlu di ubah di tingkat undang - undangnya sehingga KPU nantinya bisa memilah dan menyesuaikan melalui peraturan- peraturan .
Dalam kegiatan yang disampaikan secara panel itu , Hadar mengatakan bahwa perlu tetap memastikan kualitas pemilihan itu terjaga, Jangan karna pandemi lantas alakadar saja proses pemilihannya dan ini anggapan  keliru.
"Kompromisnya itu Jangan terlalu banyak,Selagi masih ada ruang maka harus dipersiakan dengan baik . Kualitas  dari pemilihan itu harus terjaga dan yang umum menjadi alat ukurnyanya adalah partisipasi" tegas Hadar.
Bila kasus covid mengkhawatirkan maka masyarakat akan khawatir untuk mau berpartisipasi , Hal ini tidak saja diukur pada saat di tps namun juga pada saat kampanye yang dalam 2 minggu ini baru dimulai dan juga saat di tps untuk memperhatikan dan memonitoring hasil perhitungan rekap di kecamatan dan lain- lain.
"Kalau situasinya masih mengkhawatirkan namun belum ada upaya yang bisa meyakinkan masyarakat bahwa itu aman sehingga  masyarakat mau berpatisipasi" imbuhnya .
Secara kualitas pilkada harus diukur dengan jurdil dan setara antar kontestan . Dalam kondisi pandemi saat ini dimana banyaknya bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah daerah tentunya sangat mudah dimanfaatkan oleh petahana melalui program- program tertentu sehingga kesetaraan bagi para calon ini menjadi persoalan di kemudian hari.
Tidak hanya itu pandemi ini membuat terpuruknya ekomoni masyarakat sebagai akibat  kehilangan pekerjaan dan pilkada akhirnya menjadi wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk membeli suara.
Fakta dilapangan terkait kurang disiplinnya masyarakat terhadap protokol kesehatan serta rendahnya  kesadaran masyarakat menjadi pertimbangan, Apabila ada waktu penundaan maka dapat dimanfaatkan untuk masyarakat agar lebih siap berprilaku sehat dalam situasi pandemi.
Penetapan tanggal pemilihan 09/12/ 2020 yang merupakan hasil penundaan yang lalu itu bukan berarti tidak bisa ditunda sama sekali . Undang- Undang menyebutkan bahwa dalam situasi keamanan yang terganggu, bencana alam/non alam bisa saja ditunda secara sebahagian atau keseluruhan dan dapat dilanjutkan  kembali.
Hadar menjelaskan, Ada pasal terpisah khusus tahapan tungsura ditunda bila bencana masih ada dengan jadwal yang ditetapkan kemudian.
Pngaturan dilevel undang- undang sangat jelas bahwa ada ruang untuk dilakukan penundaan dan disitulah pintu masuknya , Bukan menunda sampai pandemi hilang akan tetapi cukup memperhitungkan persiapan yang  lebih matang tentang proses alternatif mulai dari peraturan - peraturan yang sudah kokoh, teknis yang lengkap dan sosialisai yang  dalam serta luas , barulah dilanjutkan untuk dilaksanakan, papar peneliti senior Netgrit ini.
