Ada beberapa catatan yang menggunakan kata "poros" dalam perpolitikan di negeri ini. Di zaman Bung Karno ada yang disebut Poros "Jakarta-Beijing -Pyongyang" yang merupakan gambaran kerja sama Indonesia-RRT dan Korea Utara untuk menghadapi ekspansi negara-negara kapitalis- imperialis. Poros ini muncul ketika semakin hangatnya tensi politik di Asia sehubungan dengan semakin gencarnya manuver negara-negara yang disebut Bung Karno sebagai Neo Kolonialisme dan New Imperialisme.
Sejalan dengan redupnya kekuasaan Soekarno maka poros ini pun menjadi tenggelam. Kemudian kata "poros" muncul lagi di perpolitikan negeri ini seusai Pemilu 1999 menjelang Pemilihan Presiden oleh MPR tahun 1999. Poros tersebut bernama Poros Tengah yang merupakan koalisi parpol Islam yang diinisiasi oleh Amien Rais, Ketua Umum PAN.Poros Tengah berhasil mendudukkan Abdul Rahman Wahid, Ketua Umum PKB sebagai Presiden RI, dan Amien Rais sebagai Ketua MPR. Tetapi secara politis, poros ini tidak bertahan lama dan kemudian bubar.
Sekarang ini muncul lagi istilah "Poros Makkah" dan "Poros Beijing". Tentang istilah kedua poros ini pertama kali diungkapkan oleh Muhammad Idrus. Menurutnya istilah ini muncul ketika ia bertemu Habib Rizieq Shihab di Makkah, Arab Saudi. Masih menurut Muhammad Idrus, Poros Makkah adalah poros keummatan yang dihuni Gerindra, PKS, dan PAN. Sedangkan Poros Beijing dikaitkan dengan Presiden Jokowi dan partai pendukungnya yang dianggap dekat dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan proyek besarnya One Belt One Road/OBOR) (dikutip dari CNN Indonesia,17/6/2018).
Muhammad Idrus adalah Sekretaris Jenderal Sekretariat Bersama Indonesia. Muhammad Idrus selanjutnya mengatakan Poros Makkah akan mendeklarasikan capres nya pada Agustus mendatang.
Sesungguhnya kalau dicermati istilah Poros Makkah ini hampir mirip dengan pengertian Partai Allah yang diungkapkan Amien Rais beberapa waktu yang lalu sedangkan Poros Beijing hampir sama juga artinya dengan Partai Syetan yang juga diucapkan oleh Mantan Ketua MPR itu.
Dalam negara demokrasi seperti di negara kita ini tentu hak mereka lah untuk mengatakan adanya poros yang demikian. Tetapi dalam negara demokrasi, kita juga punya hak untuk memberi komentar ataupun tanggapan terhadap adanya poros yang dimaksudkan itu.
Makkah adalah Kota Suci Ummat Islam sehingga kurang tepatlah mengaitkan nama kota suci itu dengan kelompok politik yang ada di negeri ini. Terbentuk gambaran bahwa ketiga partai, Gerindra, PKS, dan PAN lah yang seolah olah sangat Islami. Terbentuk gambaran bahwa ketiga partai lah yang konsisten berjuang, konsisten untuk agenda ummat. Sedangkan di luar kelompok mereka yaitu Jokowi dan partai pengusungnya dimasukkannya dalam kelompok Poros Beijing.
Sungguh penggambaran yang demikian sangat tidak tepat. Mengatakan mereka lah Poros Makkah yang berjuang untuk ummat merupakan klaim sepihak. Apakah dalam pandangan mereka, Jokowi dan partai pengusungnya itu tidak punya komitmen yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan ummat.
Apakah mereka tidak mencermati bagaimana konsistennya Jokowi berjuang untuk ummat Islam negeri ini. Tetapi Jokowi sebagai pemimpin bangsa tentu harus menempatkan itu semua dalam konteks kebangsaan dan tidak mengusungnya dalam jargon primordialisme Islam.
Apakah mereka tidak memperhatikan pada bulan Ramadhan 1439 H yang lalu Jokowi sudah meletakkan batu pertama pembangunan kampus modern Universitas Islam Internasional Islam Indonesia (UIII) yang dimasudkan sebagai pusat studi pengembangan Islam Internasional.
Lalu muncul pertanyaan apa yang telah dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya "Poros Makkah" itu untuk kemajuan dan pengembangan Islam di negeri ini.
