Afifuddin lubis
Afifuddin lubis Pensiunan PNS

Selalulah belajar dari siapapun

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Pada Pilkada Jatim Ada Fatwa Ulama yang Menyudutkan Gus Ipul-Puti

14 Juni 2018   05:09 Diperbarui: 14 Juni 2018   05:45 817 1 1

Selama ini yang sering terlihat dalam pilkada diberbagai daerah ,ialah adanya fatwa ulama yang isinya agar memilih pemimpin yang seakidah.Hal yang demikian sangat nyata terlihat pada pilgub DKI 2017.

Berbagai dasar hukum yang berbasiskan keyakinan Islam disampaikan sehingga ummat Islam diwajibkan memilih paslon yang seakidah.
Sekarang ini tidak hanya di Jakarta tetapi hal yang demikian sering kita temui di berbagai daerah terutama jika ada paslon " pelangi".Dan sepertinya hal yang demikian seolah seolah sudah menjadi lumrah.

Tentulah akan selalu timbul perdebatan pro dan kontra berkaitan dengan penggunaan dalil agama dalam sebuah kontestasi demokrasi.Dugaan saya hal yang demikian untuk masa yang akan datang akan terus berkelanjutan.

Tetapi yang terjadi di Jawa Timur agak sedikit berbeda dengan yang terjadi di daerah daerah yang paslon nya " pelangi ".
Pada pilgub Jatim 2018 ada dua pasangan calon yang bertarung yakni pasangan Syaifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarnoputra berhadapan dengan pasangan Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak.

Kedua pasangan calon ini semuanya beragama Islam bahkan Syaifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu adalah tokoh Nahdlatul Ulama.Ia pernah menjabat Ketua Umum Gerakan Pemuda Anshor yang merupakan badan otonom Nahdlatul Ulama yang berkiprah di bidang kepemudaan.

Begitu juga halnya dengan Khofifah ,juga merupakan kader Nahdlatul Ulama dan sampai sekarang masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU.

Muslimat NU juga merupakan badan otonom NU yang berkhidmat dibidang pergerakan perempuan.
Dengan latar belakang yang demikian maka tidak pernah muncul didalam pikiran saya bahwa issu agama ataupun fatwa ulama akan ikut mewarnai pilgub Jatim.

Memang pada proses pencalonan Gus Ipul dan Khofifah ada kesan terjadinya perbedaan pandangan yang tajam diantara para ulama NU .Walaupun ada perbedaan pandangan yang tajam tetapi menurut perkiraan saya tidak sampai kepada tingkatan penerbitan fatwa ulama.

Dalam pandangan saya yang terjadi pada masa kampanye pilgub itu hanyalah sebatas adu gagasan dan program.
Memang ada juga terdengar semacam sindiran kepada Puti ,cucu Bung Karno yang belum pernah berkiprah secara politik di Jawa Timur.Tetapi hal yang demikian masih sesuatu yang lumrah dibidang politik.

Karenanya saya agak terkejut juga ketika pilgub Jatim yang diikuti oleh paslon yang kesemuanya beragama Islam itu ternyata muncul juga fatwa ulama.
Kompas.com,13/6/2018 ,memberitakan Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( Jampi PMII) melaporkan sebuah fatwa ulama ke Mapolda Jatim pada 13 Juni 2018.

Seperti diketahui PMII adalah sebuah badan otonom NU yang bergerak dibidang kemahasiswaan.
Jampi PMII melaporkan sebuah fatwa ulama ke Mapolda Jatim karena menilai fatwa itu sebagai ujaran kebencian.
Fatwa yang diadukan itu pada awalnya dibacakan sekelompok ulama pendukung Khofifah-Emil di Mojokerto ,3 Mei 2018.

Pada kesempatan itu sekelompok ulama membacakan fatwa yang isinya " Jika Ummat Islam memilih Syaifullah Yusuf -Puti Guntur Sukarno pada pilkada Jatim 2018 ,maka sama saja berkhianat kepada Allah SWT dan Rasulnya".

Kompas.com tidak menjelaskan alasan para ulama itu sehingga terbit fatwa yang demikian.
Saya bukankah ahli dalam pengetahuaan keislaman.Namun demikian muncul juga pertanyaan dalam hati saya .Seperti  apakah kesalahan Gus Ipul dan Puti itu sehingga kalau memilih mereka sama dengan berkhianat kepada Allah dan Rasulnya.

Selanjutnya belum diperoleh informasi bagaimana sikap para ulama pendukung Gus Ipul-Puti tentang fatwa itu.
Lalu bagaimana kalau  seandainya para ulama itu menerbitkan fatwa sejenis kepada pasangan Khofifah-Emil.
Kalau hal itu terjadi maka pada gilirannya ummat akan jadi bingung kalau terjadi perang ayat.

Dalam konteks yang demikianlah menjadi muncul pertanyaan lanjutan.Sesungguhnya dalam sebuah kontestasi demokrasi ,layakkah digunakan ayat ayat suci yang bertujuan untuk memenangkan suatu pasangan calon.

Tentu juga layak dikaji ,sejauhmana efek yang muncul dalam pembangunan demokrasi di negeri ini apabila ayat ayat suci digunakan untuk kepentingan politik praktis.

Salam Persatuan!