Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Gerindra sungguh tepat ketika menyatakan "Biasalah itu power sharing ,tidak mungkin sendirian ,tidak mungkin itu hanya ada satu yang untung .Semua harus Win- win". Pernyataan Fadli Zon itu dikutip dari detiknews,4/6/2018.
Wakil Ketua Umum Gerindra itu mengungkapkan pernyataan tersebut berkaitan dengan adanya tawaran jabatan menteri dari Gerindra kepada Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa apabila kedua parpol itu setuju bergabung dengan Koalisi Keummatan yang akan mengusung Prabowo Subianto pada pilpres nanti.
Seperti diketahui Koalisi Keummatan terdiri dari 4 parpol yaitu ,Gerindra,PKS,PAN dan PBB. Fadli Zon menyadari power sharing itu sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi.Memang dalam prakteknya hal hal yang demikianlah yang terjadi. Memang kalau dicermati power sharing dalam pembentukan kabinet sangat lajim terjadi di negara dengan sistim kabinet parlementer dan agak jarang terdapat pada negara negara demokrasi dengan sistim kabinet presidential seperti di Indonesia.
Tetapi nyatanya di negeri ini praktek power sharing itu merupakan kelajiman oleh karena adanya ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden  dalam halmana paslon pada pilpres hanya bisa dicalonkan oleh sebuah koalisi parpol.Setiap parpol harus berkoalisi dengan parpol lainnya oleh karena tidak ada satupun parpol yang menguasai 20 persen kursi di DPR RI.
Alasan lainnya untuk berkoalisi adalah untuk meningkatkan tingkat keterpilihan paslon pada pilpres. Dalam konteks yang demikianlah kita sangat memahami tawaran yang disampaikan Gerindra kepada Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa. Perlu juga diingat bahwa kedua parpol itu juga belum menyatakan sikapnya untuk mendukung Jokowi pada pilpres nanti.
Walaupun disebut kedua parpol belum menyatakan sikap tetapi PKB dalam dua bulan ini sudah terang terangan menyatakan akan mendukung Jokowi apabila porsi cawapres diberikan kepada Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Namun sampai sekarang, Jokowi belum merespons tawaran PKB itu.Â
Oleh karena belum adanya jawaban dari Jokowi maka posisi PKB masih dapat dianggap belum menentukan pilihan paslon yang akan diusungnya pada pilpres. Mungkin dengan pemahaman yang demikianlah, Fadli Zon menawarkan posisi beberapa menteri ke Partai Demokrat dan PKB kalau parpol tersebut gabung dengan Koalisi Keummatan.
Namun terhadap tawaran tersebut Partai Demokrat dan PKB terlihat menolaknya. Partai Demokrat melalui Wakil Sekjend Rachland Nashidik menyatakan partainya bukanlah partai yang mengejar ngejar kursi kabinet. Rachland juga menyebut Demokrat tak akan tergiur oleh iming iming kursi menteri bila tak memiliki visi dan misi yang sama.Apalagi kata Rachland ,Ketua Umum Partai Demokrat,Susilo Bambang Yudhoyono merupakan tokoh yang mengutamakan kepentingan negara dan rakyat daripada sekedar kursi kabinet.
Sedangkan PKB seperti yang dinyatakan Wakil Sekjend, Daniel Djohan mengingatkan ,partainya saat ini tak sekedar menargetkan kursi di jajaran kabinet pemerintahan. Saat ini ,sang Ketum ,Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sudah mulai running melakukan sosialisasi sebagai calon RI-2.
Terhadap penolakan kedua parpol tersebut ,saya punya pandangan bahwa Demokrat tidak akan gabung dengan Koalisi Keummatan. Sehubungan belakangan ini terlihat hubungan Demokrat dengan kubu Jokowi juga tidak terlalu mesra, bisa jadi Demokrat pada pilpres nanti akan bersikap netral seperti yang pernah ditunjukkannya pada pilpres 2014 yang lalu.
Karenanya aktivitas Demokrat sekarang ini termasuk berbagai tour yang dilakukan oleh SBY maupun AHY ke daerah daerah lebih dititik beratkan pada peningkatan elektabilitas partai pada Pemili 2019 dan tidak ada kaitannya dengan upaya peningkatan elektabilitas paslon pada pilpres. Sementara PKB kelihatannya lebih memperjuangkan posisinya sebagai cawapres Jokowi ketimbang cawapresnya Prabowo.
