Senin ,16 Oktober sore, Presiden Joko Widodo telah melantik Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI masa bakti 2017-2022. Sesudah dilantik maka kedua tokoh itu akan memegang kendali pemerintahan di Ibu Kota Republik ini. Masyarakat Jakarta dan juga masyarakat negeri ini tentu akan menunggu serta mencermati bagaimana pemimpin baru Jakarta itu mengelola kota terbesar di Indonesia ini.
Sesungguhnya tidak hanya di Jakarta tetapi dimanapun, masyarakat akan menyimak dengan seksama sepak terjang pemimpin barunya.
Sekurang kurangnya ada 3 hal yang diperhatikan masyarakat terhadap hal ini: Pertama,berkaitan dengan hal hal yang sifatnya personal.Misalnya tentang penampilan pribadinya ,apakah berobah ,bertambah sombong ,angkuh atau tetap biasa biasa saja.Publik akan menyimak kalau selama kampanye terlihat ia begitu ramah dan santun lalu bagaimana sesudah dilantik. Apakah ia akan tetap murah senyum atau sudah menunjukkan wajah yang garang dan seolah olah jaga wibawa.
Kedua,.dengan cepat publik akan membandingkan kepemimpinannya dengan pejabat sebelumnya.Hal ini untuk daerah perkotaan dengan mudah dapat dinilai misalnya bagaimana yang berhubungan dengan kebersihan,penataan banjir,pelayanan publik dan kondisi lingkungan. Masyarakat akan memberi pujian pada pejabat baru apabila kotanya semakin bersih dan tertata rapi.Kalau yang terjadi sebaliknya maka yang akan muncul adalah komentar negatif.
Kalau kondisi kota semakin bagus ,masyarakat akan memberi komentar,wah hebat juga ya pejabat kita yang sekarang .Kota kita ini semakin bersih dan rapi. tetapi kalau kualitas kota semakin menurun maka publik akan menyatakan ,mendingan ya pejabat yang dulu. Ketiga,publik akan menagih janji janjinya dalam kampanye.
Khusus untuk Anies-Sandi ada 2 janji kampanye nya yang sangat ditunggu publik. Yaitu yang berkaitan dengan uang muka (DP) rumah 0% dan tentang reklamasi.
Tentang reklamasi ini ,pada kampanye yang lalu pasangan ini mengemukakan tidak akan melanjutkan reklamasi.
Tidak dapat dipungkiri persoalan reklamasi ini  termasuk issu panas yang ramai diperbincangkan. Ahok-Djarot termasuk yang setuju dengan kelanjutan reklamasi sedangkan Anies-Sandiaga menolaknya. Dalam kampanyenya Anies menyebut penolakan nya terhadap reklamasi karena reklamasi memberi dampak buruk kepada nelayan dan memberi dampak kepada pengelolaan lingkungan.
Anies juga sering mengungkapkan niatnya untuk menghentikan reklamasi dan menyelamatkan nelayan di Jakarta Utara.Mantan Mendikbud itu juga mengatakan jika reklamasi tetap dilanjutkan lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Gaduhnya perbincangan tentang reklamasi tidak hanya berkisar tentang kerugian nelayan atau kerusakan lingkungan tetapi juga telah bergeser ke domain politik.
Sebahagian orang mengatakan reklamasi di Teluk Jakarta adalah untuk kepentingan orang orang yang berduit.Reklamasi dianggap sebagai kebijakan yang tidak pro rakyat. Kemudian karena banyak yang menyebut bagaimana dekatnya hubungan Ahok dengan Jokowi maka muncul persepsi ,Jokowi berpihak kepada kelanjutan reklamasi di Teluk Jakarta itu.
Walaupun secara terang terangan tidak dikatakan ada kesalahan Jokowi dalam reklamasi dimaksud tetapi tidak dapat dinafikan bahwa serangan terhadap Ahok tentang kebijakan tersebut secara terselubung juga digunakan untuk menghantam Jokowi. Karenanya tidak mengherankan ketika penolakan Anies terhadap reklamasi maka sikapnya itu ditapsirkan sebagai bentuk perlawanan terhadap istana.
Masyarakat yang tidak bersimpati kepada Ahok dan Jokowi memberi dukungsn penuh kepada Anies untuk menghentikan proyek tersebut. Mungkin karena munculnya berbagai argumentasi yang pro dan kontra serta karena adanya kegaduhan opini pada masa itu ,maka Rizal Ramli,Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman  melalui surat :No.27.1/Menko /Maritim /IV/2016 ,tanggal 19 April 2016 telah menghentikan sementara (moratorium) reklamasi Teluk Jakarta.
Tidak lama kemudian setelah terbitnya surat tentang moratorium tersebut ,Rizal Ramli pun diberhentikan dari jabatannya sebagai Menko Kemaritiman. Terhadap pemberhentian Rizal Ramli tersebut telah bermunculan juga berbagai spekulasi dan analisis yang antara lain menyatakan Rizal Ramli diberhentikan karena menerbitkan surat tentang moratorium reklamasi.
Bagi mereka yang tidak bersimpati kepada Jokowi maka pemberhentian Rizal Ramli juga dijadikan sebagai issu politik. Setelah pelantikan Anies-Sandiaga Uno bagaimanakah posisi hukum reklamasi? Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dengan surat nomor:5-78-001 /02 /Menko /Maritim /X/2017 Â ,tanggal 5 Oktober 2017,telah mencabut surat yang ditanda tangani Rizal Ramli. Artinya moratorium 17 pulau reklamasi telah dicabut.
