Keprihatinan mendalam bangsa ini terhadap tragedi pembantaian etnik Rohingya di Myanmar sangat terlihat dengan jelas.Berbagai pernyataan dan sikap ,termasuk kecaman menggema ,mulai dari yang sifatnya lunak maupun keras. Berbagai organisasi Islam juga mengecam dengan lantang tindakan brutal pemerintah Myanmar terhadap etnik yang sebahagian besar mendiami wilayah Arkhan itu.
Tokoh tokoh agama Buddha negeri ini  juga telah menyesalkan terjadinya tindakan diluar peri kemanusiaan tersebut. Presiden Jokowi dengan sigap juga bertindak untuk menghentikan kekerasan yang terjadi. Presiden telah memerintahkan Menlu Retno Masudi berangkat ke Myanmar untuk menyampaikan sikap Indonesia tentang tragedi kemanusiaan yang menimpa Rohingya.
Retno juga ditugaskan untuk berkomunikasi dengan Sekjend PBB Antonio Guterres serta Koffi Annan,The Advisory Commission on Rakhine State. Bulan Januari dan Pebruari yang lalu Indonesia juga telah mengirim obat obatan dan bantuan lainnya sejumlah 10 kontainer. Indonesia juga akan membangun sekolah di negara bagian Arkhan bahkan juga ikut membantu penanggulangan pengungsi di Bangladesh.
Jokowi juga mengatakan bahwa soal Rohingya tidak cukup hanya dengan kecaman tetapi yang diperlukan adalah aksi nyata. Sekarang pemerintah telah melakukan berbagai aksi nyata itu .Namun walaupun demikian bukan tidak mungkin akan muncul kritik terhadap Jokowi tentang masalah Rohingya ini. Kritik itu bisa muncul dengan menyebut misalnya pemerintah kurang tegas menyatakan sikap terhadap Myanmar. Mungkin akan ada tuntutan agar Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan negara yang dahulu bernama Burma itu.
Oleh karena misalnya karena beberapa pertimbangan ,Indonesia tidak mau memutuskan hubungan diplomatik itu maka hal tersebut akan dapat dijadikan issu politik untuk menyudutkan Jokowi. Sekarang memang yang baru terlihat masih sebatas adanya tuntutan agar pemerintah mengusir pulang Duta Besar Myanmar untuk Indonesia .Tapi bukan tidak mungkin suatu saat nanti tuntutan memutuskan hubungan diplomatik itu akan semakin menguat.
Bahwa tidak semua elemen masyarakat terutama masyarakat Muslim yang tidak puas dengan cara Jokowi menangani masalah Rohingya ini terlihat dari sikap Front Pembela Islam (FPI) Sumatera Utara. Harian Waspada Medan,Selasa,5/9/17 memuat keterangan Ketua FPI Sumatera Utara Said Hud Alattas. Ketua FPI Sumut ini menilai pemerintah tidak menunjukkan sikap yang nyata dalam menyikapi pembantaian Muslim Rohingya.Selanjutnya Said menyatakan ,Presiden Jokowi hanya bersikap  cari aman saja,dan terkesan tidak mau ambil pusing dari peristiwa pembantaian tersebut.
Berdasarkan komentar Said Hud tersebut terlihat ketidak puasannya terhadap Jokowi ,sedangkan kita melihat Jokowi telah berbuat banyak untuk menangani kasus Rohingya.
Kalau semakin banyak kelompok yang menyatakan ketidak puasannya terhadap Jokowi berkaitan dengan pembantaian Rohingya, maka hal tersebut akan bisa menggelinding menjadi issu politik. Hal lain yang perlu dicermati ialah agar masalah Rohingya tidak bergeser menjadi issu konflik antar agama. Memang mayoritas penduduk Myanmar beragama Buddha dan etnik Ronghya beragama Islam.Tetapi jangan pembantaian terhadap etnik Rohingya itu digeser menjadi konflik Buddha dengan Islam. Kalau issu yang demikian dikembangkan di negeri kita maka hal tersebut bisa memancing munculnya konflik komunal antar pemeluk agama di republik ini.
Sangat susah juga dibayangkan bagaimana akibat yang akan muncul apabila hal tersebut terjadi. Kita mengetahui sebahagian besar pemeluk agama Buddha di negeri ini adalah etnik Tionghoa dan jika kasus Rohingya digunakan untuk menyulut perpecahan ,maka ibarat api ,issu itu akan cepat menyambar kerukunan hidup sesama warga di republik ini. Karenanya diharapkan pemerintah cepat mengantisipasi terjadinya berbagai kemungkinan di negeri kita berkaitan dengan peristiwa Rohingya tersebut.
Semoga negeri ini selalu dalam kedamaian.
