Meulaboh - Pemerintah Aceh Barat terus melakukan inovasi dalam upaya peningkatan pemenuhan hak dan kesejahteraan anak di Meulaboh. Inovasi terbaru yang dikembangkan di bumi Teuku Umar itu launching Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) bertepatan pada hari selasa (28/1/2020) . PKSAI merupakan upaya yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan dalam penanganan persoalan anak dengan melibatkan berbagai instansi Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten.
Kegiatan launching merupakan hasil kerjasama antara Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) dengan Dinas Sosial Aceh Barat yang didukung oleh UNICEF. Kegiatan launching dilakukan oleh Asisten II Pemda Aceh Barat, Murhaban, SE. Dalam sambutannya, Marhaban mengatakan PKSAI menjadi instrument penting dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak anak. Berkolaborasi menjadi kunci layanan kesejahteraan bagi anak. Ujarnya.
Ia menambahkan lintas sektor yang perlu bersinergi yaitu Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, P2TP2A, Kepolisian, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan pemberi layanan lainnya. "Dengan PKSAI bisa menyatukan layanan yang sebelumnya dilakukan secara terpisah".
Kepala Dinas Sosial  Aceh Barat, Bismi, S. Pd. menyambut baik dan sangat mendukung program ini. Menurutnya selama ini kami konsen terhadap isu perlindungan dan kesejahteraan anak, dan menjadi persoalan prioritas yang harus dilaksanakan.
"Dengan adanya PKSAI dapat mempercepat penanganan setiap kasus anak dan bahkan bukan hanya bersifat reaktif dimana saat terjadi kasus kemudian baru menyelesaikan, tapi langkah penjangkauan dan Pencegahan sebelum terjadi kasus harus diidentifikasi oleh petugas. Ia menambahkan kehadiran PKSAI menjadi indikator Kota Layak Anak (KLA).
Official UNICEF Perwakilan Aceh, Dhiana Anggraeni menyampaikan keberadaan PKSAI bertujuan mengintegrasikan layanan dan mempermudah akses bagi anak mendapatkan perlindungan dan hak-haknya. PKSAI menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai masalah kesejahteraan sosial anak.
Launching PKSAI dilakukan di Dinas Sosial Aceh Barat dan menjadi launching perdana di Aceh. Dalam sambutannya, Direktur Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh menyatakan Aceh Barat sebagai daerah yang pertama launching PKSAI, hal ini karena adanya komitmen lintas sektor yang sangat tinggi sehingga dapat mempermudah pelaksanaannya.
Kita berharap Aceh Barat bisa dijadikan rule model yang bisa direplikasi di daerah lainnya di Aceh. Sebagai bentuk dukungan terhadap PKSAI, PKPM menyerahkan satu unit handphone (HP) kepada pengurusnya dengan tujuan untuk memudahkan lintas sektor berkomunikasi dalam melayani kasus anak, tutupnya.
Dalam kesempatan itu dihadiri oleh seratusan orang dari berbagai lembaga pemberi layanan dan sejumlah SKPK Pemda Aceh Barat.
