Kerja Sama Indonesia dan Timor Leste Pada Era Rezim Joko Widodo

Indonesia dan Timor Leste merupakan dua negara yang memiliki sejarah yang panjang. Hubungan internasional antara dua negara ini berjalan sangat dinamis yang disebabkan oleh gerakan separatisme atau pemisahan diri yang dilakukan oleh Provinsi Timor Timur pada tahun 2002. Setelah penggulingan Orde Baru terjadi, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mensponsori sebuah referendum di Timor Timur antara Indonesia dan Portugal. Hasil dari referendum tersebut adalah perjanjian bahwa Timor Timur telah lepas dari Indonesia dan pada tahun 2002 resmi menjadi sebuah negara merdeka yang kini kita kenal dengan nama Timor Leste.

Hubungan kedua negara tersebut meningkat pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Mulai terjadi kerjasama yang lebih intensif daripada tahun-tahun sebelumnya. Pada pertengahan 2022 yang lalu, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta. Pertemuan bilateral tersebut digunakan untuk membahas kerjasama dalam rangka mempererat hubungan bilateral yang terbuka dan bersahabat. Maka dipilihlah kerjasama bilateral ekonomi untuk menjembatani awal kerjasama yang lebih komprehensif nantinya. Kerjasama ekonomi bilateral tersebut diwujudkan dalam peningkatan perdagangan antara Indonesia dan Timor Leste. 

Demi kelancaran perdagangan dan transaksi ekonomi maka akan diadakan trayek bus rute Kupang-Dili sebagai transportasi antar negara di jalur darat. Sementara itu, akan dibuka rute Kupang-Dili-Darwin untuk meningkatkan konektivitas antar negara di jalur laut. Presiden Joko Widodo juga mendorong investasi untuk pembangunan infrastruktur di Timor Leste melalui BUMN dalam program bilateral investment treaty. Selain kerja sama dalam bidang ekonomi, Indonesia dan Timor Leste juga meningkatkan kerjasamanya di bidang perbatasan melalui pembangunan Pos Batas Lintas Negara (PLBN) dan harapan Joko Widodo mengenai pelaksanaan kembali Joint Border Committee, serta penyelesaian segment perbatasan Noel Besi-Citrana dan Bijael Sunan-Oben.

Dapat dilihat bahwa hubungan Indonesia dan Timor Leste memiliki sejarah yang panjang dan tidak terlalu indah. Lalu mengapa Indonesia, yang merupakan sebuah negara yang besar, mau bekerjasama dengan Timor Leste dalam bidang ekonomi dan pertahanan? Siapa yang mendapat keuntungan dari kerjasama ini?

Dalam era pemerintahan Joko Widodo ini, Indonesia memiliki arah kebijakan politik luar negeri yang pragmatisme dan kerja sama yang bersifat bilateral. Presiden Joko Widodo lebih suka hubungan yang menguntungkan dan memberikan hasil nyata pada Indonesia. Dalam kerja sama antara Indonesia dan Timor Leste ini, tujuan utama dari kebijakan Indonesia adalah untuk meningkatkan jumlah ekspor dari Indonesia ke Timor Leste, terutama dari kawasan Nusa Tenggara Timur. Sampai saat ini, produk-produk buatan Indonesia masih menguasai pasar di Timor Leste. Komoditas ekspor terbanyak dari Nusa Tenggara Timur adalah furniture dan perabotan rumah tangga. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, komoditas dengan nilai ekspor terbesar pada bulan Desember 2021 adalah perabotan rumah tangga dan penerangan rumah mencapai jumlah US$473.036 atau 21,12% dari total ekspor.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor Indonesia ke Timor Leste tumbuh 5% setiap tahunnya. Pada tahun 2020 yang lalu, ekspor Indonesia ke Timor Leste melalui jalur laut mencapai jumlah US$ 205,32 juta atau 92,76% dan melalui jalur darat sejumlah US$ 15,84 juta 7,15% dari total ekspor. Baru kemudian disusul dengan udara dan melalui pos. Dua jalur tersebut merupakan jalur yang paling banyak digunakan, sehingga pemerintah Indonesia dan Timor Leste sepakat untuk meningkatkan konektivitas agar jumlah komoditas akan semakin meningkat. 

Selain tujuan ekspor, Indonesia juga melakukan kerja sama ini untuk melindungi wilayah perbatasannya. Permasalahan ini penting karena Timor Leste pernah menjadi bagian dari Indonesia, sehingga jika permasalahan mengenai lintas batas negara ini tidak terselesaikan dengan baik maka akan berpotensi konflik. Kemudian dapat kita lihat juga bahwa yang dilakukan Indonesia ini merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Timor Leste. Dengan menjaga hubungan baik, maka staff dan duta besar KBRI untuk Timor Leste dapat dengan lancar bekerja dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada WNI yang bekerja atau tinggal di sana. Terutama pada permasalahan mengenai dual citizenship yang diperbolehkan oleh Pemerintah Timor Leste dan dilarang oleh Pemerintah Indonesia. Anak yang lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia dan Timor Leste akan membutuhkan pendampingan dari KBRI untuk menyelesaikan permasalahan ini. 

Sedangkan, Timor Leste dapat memanfaatkan kerja sama ini sebagai alat untuk membangun infrastruktur negaranya. Investasi dari Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui kerja sama ini, Timor Leste dapat memperkuat sektor perdagangannya. Sebenarnya dapat kita lihat bahwa Indonesia merupakan negara yang jauh lebih besar dan lebih kuat daripada Timor Leste. Melalui kerja sama ini, sesungguhnya Timor Leste sedang melakukan hedging lebih tepatnya economic pragmatism. Tujuan dari hedging sendiri adalah untuk melindungi kepentingan negara melalui pemaksimalan keuntungan dan juga mitigasi jangka panjang.

Selain itu, Timor Leste juga melakukan tindakan bandwagoning atau tindakan untuk menghadapi sebuah ancaman dengan cara bergabung atau beraliansi dengan sumber ancaman itu sendiri. Tujuan dari bandwagoning ini dilakukan agar Indonesia tidak menyerang Timor Leste. Terutama dalam penguatan kerja sama ekonomi dan penguatan perbatasan. Kekuatan militer Timor Leste kalah telak dengan kekuatan militer Indonesia. Dengan adanya hubungan kerja sama yang baik, Timor Leste menjadi salah satu negara sahabat Indonesia yang memberikan keuntungan. Posisi tersebut memberikan rasa aman kepada Timor Leste dari serangan dan kemungkinan ancaman oleh Indonesia.