Pemilu pada tahun 2024 telah selesai. Dimana Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) juga telah mengumumkan terkait hasil pemilu 2024. Hasil dari pengumumam tersebut  membahas mencakup hasil rekapitulasi nasional perolehan suara pemilihan umum presiden dan pemilu Legislatif di tahun 2024.
Berdasarkan berita acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 218/pl.01.08-BA/05/2024. Terkait hasil pilpres, KPU telah  menetapkan Prabowo dan Gibran sebagai pemenang Pilpres di tahun 2024. Sementara terkait hasil pemilu Legislatif, ada delapan partai politik yang lulus ke senayan.
Saat di Konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (25/3/2022) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat  bahwaasanya realisasi anggaran pemilihan umum tersebut, pada tahun ini saja sebesar Rp 23,1 triliun atau mencapai 60,3% dari total anggaran Rp 38,3 triliun.
"oleh sebab itu, front loading terjadi 60,3% dari anggaran sebesar Rp 38,3 triliun." Ucap Sri Mulyani dengan tegas  di dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (25/3/2024).
Berdasarkan berita  CNBC INDONESIA (25/03/2024) Dari total pengeluaran tersebut, KPU dan Bawaslu sudah menerima total anggaran Rp 21,2 triliun hingga di bulan Februari tahun 2024 ini. Sementara itu, lembaga pemerintah indonesia dan lembaga kementerian hukum  yang lain pun, seperti polisi indonesia (Polri)  dan Tentara Nasional  Indonesia (TNI), serta Dinas Sosial dan kelengkapan penyelenggaraan Pemilu menerima dana total sebesar Rp 1,9 triliun.
Serta anggaran ini diterima di 14 kementerian dan lembaga yang relevan. Perlu dipahami, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 71,3 triliun untuk perluasan Pemilu mulai tahun 2022 dan berakhir pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah menghabiskan dana  sebesar Rp 3,1 triliun pada tahun 2022, kemudian Rp 29,9 triliun hingga mencapai Rp 38,3 triliun.
Kenaikan angaran pemilu tersebut memunculkan asumsi yang berefek kepada perekonomian indonesia, Penyelenggaraan pemilu belum berdampak signifikan terhadap pendapatan domestik Bruto (PDB). Â Di lansir dari KBRN menurut Dosen Fakultas Ekonoi dan Bisnis (FEB) UGM Rijadh Djatu Winardi, efek pemilu masi berkisar 0-1,0-2 % Â terhadap (PBD). Â
Dampak dari dana pemilu belum terlalu di rasakan oleh masyarakat luas di karenakan pasangan calon presiden tidak menggunakan pengelolaan dana  oleh pihak luar perusaahan tetapi memalalui pererusaaan sendiri. Contohnya seperti dalam bentuk spanduk, kaos, dan atribut kampanye lainnya.
Rijadh juga menyoroti menurunnya suatu inbestasi pada masa pemilu tahun lalu. Karena beberapa investor lebih banyak menunggu dan berharap pemilu segera usai untuk bisa segera berinvestasi, sehingga memang angka investasi cenderung tidak meningkat di masa-masa tersebut.
