Daerah tertinggal dan tinggi kemiskinan memerlukan kebijakan spesifik dan berbeda dengan daerah pada umumnya atau seringkali disebut dengan kebijakan afirmasi dengan desentralisasi asimetris. Â Pada daerah tertinggal, peran pemerintah sangat dominan, dibandingkan dengan investor, oleh karena itu peran pembiayaan dan pengaturan pembangunan pemerintah sangat penting. Relasi Pemerintah Pusat dan daerah diatur dalam tatanan desentralisasi, mulai dari pengaturan kewenangan, pembiayaan dan fiskal daerah sampai tata kelola pembangunan. Riset Muhammad Arif (2025) tentang Perangkap Geografis Kemiskinan di Indonesia dan Model Pemberdayaan Wilayahnya menemukan konsepsi tentang desentralisasi terarah. Jika Desentralisasi dimaknai pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Lalu, apa yang dimaksud dengan desentralisasi terarah?, berikut ulasannya.
Desentralisasi merupakan kebijakan penting yang telah diterapkan di Indonesia untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah, dengan memberikan lebih banyak otonomi kepada pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Dalam konteks ini, desentralisasi diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antara daerah-daerah maju dan daerah tertinggal, serta mempercepat proses pemberdayaan daerah dalam mengelola potensi lokal mereka. Namun, meskipun desentralisasi memberi peluang besar bagi pemerataan pembangunan, implementasinya sering kali menemui hambatan, terutama di daerah-daerah tertinggal yang memiliki keterbatasan sumber daya dan kapasitas pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian Muhammad Arif (2025), penerapan desentralisasi terarah dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, memberikan arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi, serta memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan spesifik tiap daerah.
Desentralisasi Terarah: Mengoptimalkan Potensi Lokal
Desentralisasi terarah adalah pendekatan yang mengedepankan penyesuaian kebijakan dan alokasi sumber daya dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Pendekatan ini tidak hanya melihat desentralisasi sebagai pembagian kekuasaan dan anggaran, tetapi juga sebagai upaya untuk menyesuaikan strategi pembangunan dengan potensi dan tantangan yang ada di daerah tersebut. Dalam hal ini, daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti daerah pertanian atau tambang, akan diberi kebijakan yang memfokuskan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sementara itu, daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya alam akan difokuskan pada pengembangan sektor ekonomi lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Penelitian yang dilakukan oleh Arif (2025) menunjukkan bahwa daerah tertinggal sering kali kesulitan merancang kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal mereka. Salah satu faktor penyebabnya adalah keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi kebijakan pembangunan. Selain itu, alokasi sumber daya yang tidak tepat sasaran juga sering kali menjadi hambatan. Oleh karena itu, desentralisasi terarah yang lebih memperhatikan kondisi lokal dan kebutuhan spesifik masing-masing daerah dapat memperbaiki kualitas kebijakan yang diterapkan dan meningkatkan efektivitas implementasi pembangunan.
Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan desentralisasi di daerah tertinggal adalah rendahnya kapasitas pemerintahan daerah. Daerah-daerah ini seringkali memiliki keterbatasan dalam hal keuangan, sumber daya manusia, dan infrastruktur untuk melaksanakan kebijakan yang diinginkan. Tanpa adanya penguatan kapasitas pemerintahan daerah, kebijakan desentralisasi bisa saja tidak berjalan efektif, bahkan menimbulkan ketimpangan yang lebih besar. Untuk itu, penting bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan dalam hal pelatihan dan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah, baik dari sisi manajerial maupun teknis.
Sebagaimana dijelaskan oleh Faguet (2004), peningkatan kapasitas lokal dalam mengelola pembangunan merupakan elemen kunci dalam keberhasilan desentralisasi. Pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN) di tingkat daerah menjadi sangat penting agar mereka dapat merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, penguatan lembaga-lembaga pemerintah daerah dalam hal perencanaan, pengelolaan anggaran, serta evaluasi kebijakan juga akan memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pembangunan dapat digunakan secara efisien dan sesuai dengan prioritas lokal.
Desentralisasi terarah juga membutuhkan pengalokasian sumber daya yang lebih efisien dan tepat sasaran. Mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh banyak daerah tertinggal, penting bagi kebijakan desentralisasi untuk memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Misalnya, daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian perlu mendapatkan dukungan untuk pengembangan infrastruktur pertanian dan akses pasar, sementara daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata harus diarahkan untuk pengembangan sektor tersebut secara berkelanjutan.
Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2022), banyak daerah di Papua dan Nusa Tenggara Timur yang masih kekurangan akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Oleh karena itu, kebijakan desentralisasi yang terarah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar di daerah-daerah tersebut, agar mereka dapat lebih mudah mengakses pasar, sumber daya, dan layanan publik. Pengalokasian dana yang tepat sasaran ini akan memastikan bahwa pembangunan di daerah tertinggal dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, sehingga menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
Meskipun desentralisasi memberi otonomi lebih kepada pemerintah daerah, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah tetap diperlukan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan dengan efektif. Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam memberikan kebijakan makro, pendanaan, serta dukungan teknis kepada pemerintah daerah, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal. Seiring dengan itu, pengawasan dan evaluasi yang transparan dan berkelanjutan akan memastikan bahwa kebijakan desentralisasi terarah dapat berjalan dengan baik, tanpa adanya penyimpangan atau ketimpangan dalam pelaksanaannya.
Keterlibatan aktif dari kedua pihak—pemerintah pusat dan daerah—juga penting untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sebagaimana diungkapkan oleh Harvey (1981), pengelolaan sumber daya yang lebih lokal dan berbasis pada kebutuhan spesifik wilayah akan lebih efektif daripada kebijakan yang sepenuhnya ditentukan dari pusat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat untuk memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, dengan tetap memastikan adanya koordinasi dan evaluasi yang ketat.
