Minimnya infrastruktur yang terkait pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat diduga menjadi penyebab kemiskinan di wilayah Papua. Maka diperlukan data yang akurat untuk membangun masyarakat Papua.
Tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan merupakan alat ukur yang digunakan BPS dalam mengukur tingkat kemiskinan orang atau keluarga. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat suatu kabupaten/kota diharapkan semakin sejahtera masyarakatnya. Pada akhirnya inilah yang membuat orang/keluarga bisa keluar dari garis kemiskinan.
Belum meratanya program pembangunan, khususnya di pedesaan, luar Pulau Jawa, daerah terpencil, dan daerah perbatasan, khususnya Papua. Masih terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Kondisi kemiskinan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga kebutuhan pokok. Fluktuasi ini berdampak besar pada daya beli masyarakat miskin.
Sehubungan dengan itu, dilakukan upaya penanggulangan kemiskinan melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Hal ini bertujuan agar penanggulangan kemiskinan, baik di pedesaan maupun perkotaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Aksesibilitas di wilayah ini cenderung sulit akibat dari kondisi topografi wilayah yang dipisahkan oleh pegunungan, lembah, ataupun tersebar di pulau-pulau kecil lainnya. Kondisi keterisolasian ini pun menyebabkan terhambatnya mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, hingga penyelenggaraan layanan dasar kepada masyarakat.Â
Selain itu, bencana alam seperti tanah longsor, kekeringan, dan banjir memperparah kondisi kemiskinan karena hilangnya aset masyarakat ataupun rusaknya fasilitas publik pada wilayah yang terkena bencana yang terjadi tersebut.
Terkait akses terhadap layanan dasar, kurangnya tenaga dan fasilitas kesehatan serta pendidikan masih menjadi tantangan yang kerap dihadapi di Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua. Pola pikir masyarakat yang masih mementingkan upacara dan pesta adat berbiaya besar dengan mengorbankan kebutuhan pendidikan ataupun gizi turut mempengaruhi rendahnya kualitas sumber daya manusia di wilayah ini.
Lebih lanjut, karakter masyarakat yang cenderung cepat puas dan kurang bijak dalam memanfaatkan bantuan dan dana desa menyebabkan produktivitas masyarakat tidak berkembang optimal. Jika dikaitkan dengan rendahnya investasi masuk ke wilayah ini, keterbatasan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kemiskinan.
Dalam mengatasi masalah kemiskinan di Papua, Â berbagai kebijakan pemerintah Indonesia dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan diarahkan ke dalam bentuk peningkatan kesejahteraan penduduk miskin.
Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin didorong oleh berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
