Lika-liku Penanganan Covid-19 di Indonesia

Pada tanggal 9 Maret 2020 WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatn Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi, yang artinya virus corona ini sudah menyebar secara luas di dunia. Virus yang pertama kali muncul di Wuhan Cina ini menyebabkan gejala yang ringan atau sedang, seperti batu dan demam, sedangkan gejala yang berisiko tinggi dapat menyerang ke kelompok lanjut usia dan orang dengan masalah kesehatan menahun, seperti darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, dan lain sebainya

Pada tanggal 2 Mret lalu Presiden Joko Widodo mengumumkan virus corona sudah menginfeksi dua warga Indonesia, di kota Depok, Jawa Barat. Saat itu pemerintah telah menyiapkan lebih dari 100 rumah sakit dengan ruang isolasi untuk menangani COVID-19. Dan juga pemerintah Indonesia memiliki peralatan medis yang memadai sesuai standar internasional.

Selain tenaga kesehatan, Jokowi juga membentuk tim lain untuk mengatasi virus covid-19. Tim ini beisikan gabungan dari TNI, Polri serta sipil untuk melakukan penanganan dan pencegahan. Dengn kata lain, pemerintah siap dan menjamin ketersedian anggaran mengatasi serangan virus corona. Mulai dari pengobatan, penanganan, dan pencegahannya agar tak menyebar.

Namun apakah pemerintah sekarang sudah menanganinya dengan tepat,seperti optimisme pada awal kasus covid ditemukan di Indonesia?

Dengan padatnya penduduk Indonesia dan luasnya wilayah Indonesia yang dipisahkan oleh peraian menurut saya yang membuat agak sedikit susah pemerintah menanganinnya, sudah berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah mulai dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Dengan dibatasinya aktivitas membuat masyarakat jenuh dipertengahan PSBB, lalu muncul lah spekulasi konspirasi tentang covid-19, entah darimana awal kabar burung ini muncul, yang jelas kabar ini mulai membuat berat dalam penanganan Covid-19 di Indonesia

Dan mulailah banyak penghambat seperti kasus korupsi bantuan sosial yang dilakukan Mentri Sosial, Juliari Batubara yang membuat masyarakat kalangan menegah kebawah geram, ditengan kesusahan malah ditambah susah. Kemudian kasus pernikahan artis yang dihadiri oleh petinggi negara, kebijakan- kebijakan yang dinilai kurang efektif dan merugikan kalangan menengah kebawah, karena pedagang kecil dilarang berjualan tetapi mall dibolehkan beroprasi.

Lalu ditambah beberapa pejabat yang melakukan pesta ditangah pandemi, kebijakan pelarangan mudik yang dilanggar, tidak maunya mengikuti vaksin. Itu  semua membuat belakangan ini kasus Covid-19 melonjak lagi dengan pecahan rekor kasus sebelumnnya

Kini pemerintah menetapkan PPKM Darurat (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dengan harapan dapat menekankan lonjakan kasus di Indonesia