Mohon tunggu...
Ludiro Madu
Ludiro Madu Mohon Tunggu... Dosen - Dosen

Mengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN 'Veteran' Yogyakarta.

Selanjutnya

Tutup

Keamanan Artikel Utama

Tantangan Eksternal dalam Diplomasi Maritim Indonesia

20 Desember 2021   22:57 Diperbarui: 21 Desember 2021   07:51 924 35 4
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Ilustrasi kapal Komando Armada I (Koarmada I) dalam latihan Operasi Dukungan Tembakan Tahun 2020 di Laut Natuna Selatan.| Sumber: Koarmada I via Kompas.com

Bulan Desember biasanya merupakan waktu yang tepat untuk melihat kembali perjalanan seseorang, lembaga, atau bahkan sebuah pemerintahan, termasuk pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dalam diplomasi maritim. 

Diplomasi di bidang maritim menjadi semacam signature yang membedakan pemerintahan Jokowi dengan sebelumnya. Namun demikian, diplomasi maritim pada pemerintahan kedua Presiden Jokowi cenderung kurang mendapat perhatian sebagaimana di pemerintahan pertamanya.

Diplomasi maritim Indonesia sebenarnya telah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia sejak Presiden Jokowi memerintah di negeri ini pada 2014. 

Kata “maritim” kembali dipakai pada kampanye calon presiden pada pemilihan presiden 2014. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla mengusung Poros Maritim Dunia. 

Pada awalnya, konsep ini merupakan sebuah gagasan politik atau election manifesto. Ketika pasangan tersebut terpilih, konsep maritim dikembangkan menjadi kebijakan nasional strategis sebagai landasan untuk membangun sektor maritim yang berkaitan dengan bidang lainnya, seperti ekonomi, pembangunan, pariwisata, dan industri. 

Komitmen itu ditegaskan pada beberapa kebijakan maritim. Pemerintah Indonesia, misalnya, melalui Menteri KKP Susi Pudjiastuti menegaskan pelaksanaan Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing) dan kapal ilegal di perairan Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendorong pelaksanaan diplomasi maritim melalui penyelesaian berbagai perjanjian perbatasan maritim dengan negara-negara tetangga.

Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, diplomasi maritim pemerintahan Jokowi menimbulkan protes dan ketegangan hubungan bilateral dengan beberapa negara tetangga. Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Thailand mengecam tindakan pemerintah Indonesia yang menangkap kapal-kapal ilegal dan menenggelamkannya. 

Tindakan penangkapan ikan secara ilegal itu untuk pertama kalinya meningkatkan sanksi atau hukuman dari Indonesia terhadap nelayan-nelayan dari negara tetangga sesama anggota ASEAN.

Dalam perkembangan selanjutnya, dinamika maritim eksternal juga memerlukan perhatian Indonesia melalui diplomasi maritimnya. Kawasan Indo-Pasifik menjadi salah satu wilayah maritim yang paling diperebutkan berbagai negara pada saat ini. 

dreamstime.com
dreamstime.com

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Keamanan Selengkapnya
Lihat Keamanan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN
LAPORKAN KONTEN
Alasan