Gambir, Jakarta -- Teuku Z. Arifin, Ketua Umum LSM PENJARA 1, menegaskan pentingnya transparansi dalam anggaran pertahanan negara. Menurutnya, strategi pertahanan dan perang boleh dirahasiakan, namun tidak untuk anggaran belanja. "Anggaran pertahanan bukanlah suatu rahasia. Negara-negara di dunia, termasuk Amerika, China, dan Rusia, telah mempublikasikan anggaran militer mereka secara terbuka," ujar Teuku Z. Arifin dalam pernyataannya.
Beliau juga menyampaikan bahwa pembelian peralatan militer bekas dengan usia yang hampir sama dengan barang baru, seperti kasus pembelian Mirage 2000-5, tidak menunjukkan penggunaan anggaran yang efisien. "Pada zaman Presiden Sukarno saat Trikora, meskipun Indonesia membeli peralatan militer bekas, usianya tidak jauh dari waktu produksi," tambah Arifin, menekankan bahwa masa lalu memberikan contoh yang baik dalam pembelian aset pertahanan.
Mengacu pada data yang diambil dari Kementerian Pertahanan masing-masing negara, Arifin mendesak agar pemerintah mengadopsi pendekatan yang sama dalam hal transparansi. "Jika ada upaya menyembunyikan data, itu sudah jelas tidak transparan dan publik berhak tahu bagaimana uang mereka digunakan," tegasnya.
Arifin menambahkan, "Rahasia seharusnya hanya berlaku pada strategi pertahanan. Pemimpin yang transparan adalah kunci, karena masa depan bangsa bisa hancur jika dipimpin oleh orang yang tidak amanah dan bermain rahasia dengan uang rakyat."
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pembelian dari luar negeri, termasuk jenis dan jumlahnya, tidak perlu dirahasiakan sehingga memungkinkan adanya kontrol publik. "Transparansi setidaknya dapat mengurangi kebocoran yang ada. Biasanya, orang takut makanya dibuat rahasia," ungkap Arifin.
Dia mempertanyakan, "Sekarang kita takut kepada siapa? Rahasia untuk rakyat sendiri, agar tidak ada yang protes atau demo? Kita tidak perlu berlebihan dalam merahasiakan pertahanan, kecuali jika kita mampu memproduksi sendiri untuk kebutuhan TNI atau membuat rudal canggih. Itu yang perlu dirahasiakan."
Pernyataan tajam Arifin ini seakan menjadi panggilan bagi pemerintah untuk menerapkan tindakan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana negara, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertahanan.
