Banjarmasin, Humas_Info - Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi para pengelola layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama (Hukerma) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sebagai PPID Utama menggelar kegiatan Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Rabu (05/07/2023) secara daring menggunakan aplikasi Zoom.
Materi penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibawakan oleh Syawaludin selaku Komisioner Komisi Informasi Pusat. Syawaludin menyampaikan terkait manfaat keterbukaan informasi publik diantaranya untuk menciptakan good government, membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.
Pada tahun 2022 Kementerian Hukum dan HAM RI meraih terbaik ketiga pada penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2022 kategori kementerian dari Komisi Informasi Pusat (KIP).
Komisioner KIP, Syawaludin juga menerangkan bahwa kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi berkaitan tentang regulasi/struktur PPID, memutakhirkan DIP, SOP Layanan Informasi, Tim Fasilitasi Sengketa Informasi, menetapkan DIK/Uji Konsekuensi, Rakor PPID dan Pembantu, Standar Biaya, Layanan Elektronik/Non, Layanan Disabilitas, Laporan Layanan Informasi, Maklumat Pelayanan Informasi, Anggaran PPID, Informasi Barjas, Inovasi Strategi dan Komitmen, Monev Internal serta Sistem Informasi/Web/Aplikasi dan Media Sosial.
Penguatan PPID ini diikuti secara daring oleh Kepala Bagian Humas dan Program, Hendy Emil, Kepala Sub bagian Humas, RB dan TI, Eko Sulistiyono, Kepala Sub bidang Informasi Keimigrasian, Rudy Prasetyo, beserta jajaran Pelaksana Kantor Wilayah. (Humas Kemenkumham Kalsel, teks: Arie, foto: Iwan, Ed: Eko)
