Pada 15 Februari 2025, H. M. Rasyid Bancin resmi dilantik sebagai Wali Kota Subulussalam. Sejak momen itu, satu janji besar terus terngiang di telinga masyarakat: beliau berkomitmen akan menurunkan defisit anggaran hingga nol persen dalam waktu paling lama tiga tahun masa jabatannya.
Janji ini tidak disampaikan setengah hati, bahkan diperkuat dengan pernyataan bahwa bila target tersebut tidak tercapai, ia siap mundur dari jabatannya. Sebuah janji politik yang terdengar tegas, penuh keyakinan, dan tentu saja menimbulkan harapan sekaligus tanda tanya di hati rakyat.
Di tengah kondisi politik lokal yang penuh dinamika, janji semacam itu ibarat pelita. Rakyat yang lelah dengan situasi defisit dan beban utang daerah yang menggunung, tentu menginginkan pemimpin yang berani menaruh jabatan sebagai taruhan atas komitmennya.
Namun, masyarakat juga tahu bahwa persoalan fiskal tidak sesederhana janji kampanye. Ada banyak variabel yang memengaruhi, mulai dari penerimaan pusat, pendapatan asli daerah (PAD), hingga beban cicilan utang masa lalu.
Komitmen menuntaskan defisit tentu saja mengandung makna simbolik. Ia bukan hanya soal angka nol di dalam laporan APBD, tetapi juga sebuah pesan bahwa pemerintah kota ingin menjalankan tata kelola keuangan yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Di saat banyak kepala daerah berlindung di balik alasan keterbatasan fiskal, Rasyid Bancin memilih meletakkan dirinya di garis depan dengan janji besar. Dan janji itu kini tengah menunggu pembuktian.
Pertanyaan yang menggema kemudian adalah: mungkinkah janji defisit 0 persen benar-benar bisa diwujudkan? Apakah dalam tiga tahun ke depan Subulussalam mampu menata ulang keuangannya, menekan beban utang, dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah? Ataukah janji ini hanya akan menjadi catatan manis dalam kampanye, yang kelak berbalik menjadi bumerang politik jika tidak terpenuhi?
Sejak awal, publik Subulussalam perlu menyadari bahwa janji ini bukan sekadar soal angka, melainkan menyangkut arah perjalanan ekonomi daerah. Jika janji itu berhasil diwujudkan, Subulussalam bisa menjadi contoh kota kecil dengan tata kelola keuangan sehat. Namun jika gagal, konsekuensinya bukan hanya jatuhnya kredibilitas seorang wali kota, tetapi juga pudarnya kepercayaan masyarakat pada janji politik.
Potret Kondisi Fiskal Subulussalam Saat Ini
Untuk memahami betapa beratnya tantangan janji tersebut, kita perlu melihat kondisi fiskal Subulussalam pada tahun 2025. Berdasarkan data resmi rancangan APBK 2025 yang diparipurnakan di DPRK, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp645.013.699.665,00.
Sementara belanja daerah dipatok sedikit lebih rendah, yakni Rp628.726.195.985,00. Angka ini menunjukkan adanya surplus belanja sebesar Rp16,28 miliar. Sekilas, data ini seolah memberi sinyal positif: pemerintah daerah masih mampu menahan belanja agar tidak melampaui pendapatan.
Namun jika kita menilik pos pembiayaan, surplus itu segera menguap. Dalam dokumen yang sama disebutkan bahwa penerimaan pembiayaan daerah hanya Rp23 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp39,28 miliar. Akibatnya, pembiayaan netto tercatat negatif sebesar Rp16,28 miliar. Tidak ada sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang bisa menjadi cadangan. Artinya, kondisi fiskal Subulussalam sesungguhnya berjalan tanpa bantalan. (Sumber: acehtrend.com).
