Sulistyo
Sulistyo Buruh Dagang

Buruh Dagang

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi highlight

Mengantisipasi Kemungkinan Terjadinya Krisis Pangan

14 Agustus 2017   00:13 Diperbarui: 14 Agustus 2017   00:28 326 1 0

Perlu diketahui bahwa kita masih mengimpor kebutuhan pangan, terutama beras sebagai bahan makanan pokok. Berdasarkan data BPS, nilai impor beras di Oktober 2016  tercatat US$ 7,79 juta dengan berat 17,19 juta kilogram (kg). Realisasi ini turun dari bulan sebelumnya sebesar US$ 8,35 juta seberat 17,78 juta kg. Sementara di Oktober 2015, nilai impor beras US$ 10,51 juta seberat 21,09 juta kg.

Disebutkan pula, pada bulan kesepuluh, ada nilai impor beras senilai US$ 2,58 juta dari Thailand, Pakistan senilai US$ 3,87 juta, India US$ 1,17 juta, dan dari negara lainnya US$ 169,56 ribu. Impor beras sepanjang Januari-Oktober 2016 mencapai US$ 480,33 juta. Nilai ini meningkat signifikan dari periode yang sama tahun lalu senilai US$ 110,39 juta (Liputan6.com, 16 Nov  2016).

Terkait pemberitaan di atas, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan stok pangan nasional saat ini mencapai dua juta ton. Stok ini dicapai saat tantangan musim cukup berat, yakni menghadapi El Nino dan La Nina yang serius. El Nino 2015 merupakan terbesar sepanjang sejarah. Dikatakan bahwa "stok ini kami jamin mampu cukupi sampai Mei tahun depan. Maret nanti akan terjadi panen puncak padi, jadi stok pangan benar-benar tidak ada masalah, beras kita cukup. Dan mudah-mudahan ancaman anomali iklim 2017 sudah berlalu" (Liputan6.com, 17 Nov 2016).

Dari data tersebut, cukup memberi gambaran bahwa dalam sejarah perjalanan pemenuhan kebutuhan pokok - ada kalanya persediaan pangan khususnya beras tercukupi, namun demikian jika stok beras berkurang maka kebijakan impor merupakan pilihan untuk memenuhi atau menjamin stabilitas kebutuhan pangan tersebut.

Menghadapi persoalan pangan ini, apa yang pernah dikatakan Jusuf Kalla (JK) cukup realistis, terpetik dalam pemberitaan: Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan stok pangan di dalam negeri harus selalu tersedia. Pemerintah pun tidak boleh anti atau alergi dengan kebijakan impor. Jika stok pangan kurang, maka keran impor harus dibuka.

"Pokoknya produktivitasnya dan segala cara harus menstabilkan kembali harga-harga pangan, harga beras, harga jagung, harga sapi, dan sebagainya harus turun. Dengan cara kalau kurang harus diimpor," kata JK. Meski mendukung impor, JK menuturkan pemerintah tetap membuat program untuk swasembada. Dalam 1-2 tahun ke depan produktivitas komoditas pangan harus meningkat (Liputan6.com, 17 Jan 2016).

Yang menjadi pertanyaaan dalam masalah pangan ini adalah kecenderungan impor terutama beras untuk menjamin stabilitas pangan masih akan dilakukan dan akankah kita yang dikenal sebagai negara agraris berpenduduk sikitar 250 juta jiwa selalu bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan, beras?

Untuk menyikapi sekaligus mengurangi ketergantungan impor pangan dan kemungkinan terjadi krisis pangan, pemerintah sudah mencanangkan kebijakan berupa program swasembada, memperluas lahan tanaman padi, dengan harapan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Ini salah satu langkah antisipasi ke depannya agar impor pangan (beras) dapat dikurangi, dan kalau negara kita sudah surplus pangan maka impor bisa distop atau tidak perlu lagi.

Sudah barang tentu kebijakan tersebut memerlukan keseriusan dengan tetap memperhatikan kebutuhan proses tanam hingga panen dan pemasarannya Mulai dari penyediaan kualitas bibit, teknis maupun proses dan pola tanam, keperluan pupuk, obtat-obatan, pengolahan hasil pertanian tanaman pangan hingga pemasaran agar para petani bisa menikmati jerih payahnya. Pendek kata, keberpihakan kepada para petani sungguh masih sangat diharapakan bilamana mereka hendak diberdayakan.

Untuk menambah semangat para petani yang ingin bertani tanaman di luar padi misalnya palawija, buah dan sayur, juga perlu mendapat perhatian sekaligus perlindungan. Kenyataaan yang ada sekarang, terutama impor buah sangat mendominasi pasaran, sebagian besar buah produk luar negeri mudah ditemui di setiap penjual buah-buahan. Jika impor buah tidak dibatasi (diproteksi) maka petani buah kita menjadi kurang berdaya mengingat semakin gencarnya persaingan.

Bukan tidak mungkin upaya apapun yang sudah ditempuh untuk meningkatkan produksi pangan, nampaknya juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga pemenuhan kebutuhan pangan -- utamanya beras mengalami permasalahan serius (baca: ancaman). Misalnya saja, terjadi anomali iklim, bencana alam, serangan hama tanaman, terjadi paceklik atau gagal panen. Belum lagi percaturan politik ekonomi di tingkat dunia yang sangat tidak menentu -- selalu membayangi kemungkinan terjadi krisis pangan.  

 Hal lain yang juga perlu diperhatikan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi krisis pangan yaitu pentingnya sosialisasi tentang diversivikasi (penganeka-ragaman) pangan bagi masyarakat di negeri ini. Perlunya pembiasaan mengkonsumsi makanan tradisional berbahan dasar umbi-umbian, jagung atau sejenisnya, sebagai kebutuhan karbohidrat pengganti nasi (beras) sehingga jika kemungkinan terjadi defisit pangan atau berlanjut menjadi krisis pangan -- kita masih bisa bertahan dalam keberlangsungan hidup tanpa harus ketergantungan pada beras sebagai bahan makanan pokok sehari-hari.