Harga Keadilan di Indonesia ini Mahal [caption id="attachment_90811" align="alignleft" width="300" caption="(Sumber: http://www.prp.co.id/page.php%3F..._id%3D14)"][/caption] Saya baru membaca di kotak email saya pemberitahuan seorang aktivis LSM dari Jakarta: tanggal 16 Maret sampai 4 April ini, DPR RI reses. Artinya, percuma warga republik ini datang ke Senayan untuk bertemu para anggota dewan sebab mereka akan mudik (sibuk dengan agenda masing-masing; namanya juga reses). Warga Pandumaan dan Sipituhuta dari Kabupaten Humbang Hasundutan berencana akan menjumpai Menteri Kehutanan di Jakarta pada minggu ketiga bulan ini, sekalian, warga dua desa ini juga hendak menjumpai para perwakilan rakyat negeri ini yang berada di Senayan. Mahal ya menjadi warga negara di NKRI ini. Mahal kan! Warga Pandumaan dan Sipituhuta dari Kab. Humbang Hasundutan, Sumut, harus berangkat ke Jakarta untuk menjumpai menhut dan para anggota dewan itu. Waduh! Menyedihkan betul. Terbalik-balik kan ini namanya! Harusnya kan para anggota dewan itu yang datang menemui dan mendampingi warga republik ini terutama ketika ada warga atau komunitas yang sedang menghadapi persoalan seperti yang terjadi pada warga dua desa di Pandumaan dan Sipituhuta: lahan kemenyan yang sudah mereka usahai dari generasi ke generasi selama ratusan tahun dirusak dan dirampas oleh PT TPL yang didukung oleh pemerintah sebab pemerintah kok seenaknya saja memberikan berbagai macam izin kepada pihak pengusaha untuk menguasai lahan termasuk lahan yang menjadi sumber utama perekonomian masyarakat. [caption id="attachment_90814" align="alignright" width="300" caption="(Tombak Haminjon atau hutan kemenyan milik warga Pandumaan dan Sipituhuta yang dirusak oleh PT TPL yang sejak pengambilan foto ini pada 3 Agustus 2009 sampai sekarang belum jelas status dan proses penyelesaiannya. Foto oleh: LTS) "][/caption] PT TPL merasa benar di atas kertas sebab ada izin-izin dari pemerintah dari tingkat pusat. Kalau sudah ada izin dari Jakarta, pusat, pemerintah daerah mana bisa berkutik? Namanya pun masih sentralisasi dalam mentalitas. Warga Tapanuli Tengah pun beberapa kali sudah datang ke Jakarta agar pemerintah pusat yang terhormat itu tahu bahwa ada persoalan-persoalan serius di Tapanuli Tengah; perampasan tanah rakyat dan penindasan serta teror terhadap masyarakat miskin dan berpendidikan rendah di sana oleh penguasa dan pengusaha kongkalikong. Harus datang ke Jakarta dari pelosok-pelosok di negeri ini. Itupun belum tentu Jakarta (pemerintah pusat dan para anggota dewan mau dengarkan). Mengerikan menjadi warga sebuah republik yang bernama NKRI macam ini. Warga kedua desa ini memutuskan ke Jakarta untuk menjumpai menhut dan pihak-pihak terkait di Jakarta. Jauh nian, mahal dan melelahkan. Negara ini kok senang menyiksa warganya? Negara apa ini? Anggota dewan di Senayan reses selama dua minggu lebih? Lama nian! Persoalan di negeri berpenduduk sekitar 250 juta jiwa ini kan banyak. Sempat-sempatnya para anggota dewan (DPR RI) reses dan berjemaah pula itu resesnya? Apa tak bisa bergantian? ***
