Program Pemkab Rembang Atasi Kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu fenomena sosial yang sering terjadi di negara berkembang, seperti Indonesia. Kemiskinan dapat terjadi karena suatu individu atau kelompok tidak dapat menggapai taraf hidup yang dianggap manusiawi. Kondisi yang demikian itu mengakibatkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga memengaruhi produktivitas dan pendapatannya yang rendah. Kemiskinan akan terus terjadi karena dengan pendapatan yang rendah masyarakat tidak bisa mengakses pendidikan dan kesehatan dengan baik. Selain itu tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. 

Masalah kemiskinan tidak hanya terjadi di negara berkembang, negara maju juga mengalami beberapa masalah kemiskinan. Yang membedakan masalah kemiskinan di negara berkembang dan negara maju adalah seberapa besar dan kecilnya kesenjangan sosial dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan suatu negara dapat mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Negara yang maju menunjukkan angka kesenjangan dan kemiskinan yang relatif lebih kecil dari pada negara yang berkembang. Negara maju tidak terlalu sulit mengatasi kemiskinan karena mereka miliki GPD dan GNP yang relatif lebih tinggi dari negara berkembang. 

Kesalahan pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan justru akan berdampak buruk bagi struktur sosial dan perekonomian negara yang bersangkutan. Di Indonesia, penetapan pajak pendaptan atau penghasilan merupakan solusi untuk mengurangi terjadinya masalah kemiskinan. Dengan mengurangi pendapatan penduduk yang memiliki penghasilan tinggi, dan memberikan subsidi akan membantu penduduk yang berpendaptan rendah dapat mengurangi masalah kemiskinan. Namun, keyataannya pajak tidak hanya di berikan kepada orang kaya saja, tetapi semua komponen masyarakat tanpa pandang penghasilannya semua di kenai pajak. Inilah yang menyebabkan permasalahn kemiskinan tak kunjung selesai walaupun pemanfaatan pajak sudah maksimal. 

Dalam mengatasi kemiskinan, pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satunya adalah pembangunan sektor pertanian. Seoktor pertanian akan memberikan manfaatan kepada maysarakat yang tinggal di pedesaan dengan menyediakan bibit tanaman yang unggul dan memberikan fasilitas teknologi pertanian yang canggih. Hal itu dapat meningkatkan produktivitas pertanian di pedesaan. Selain itu, pembangunan sumber daya manusia juga meruapakan investasi untuk mengurangi angka kemiskinan. Semakin berkualitas sumber daya manusianya, maka produktivitas akan meningkat. Redistribusi pendaptan juga dapat menanggulangi kemiskinan. Negara akan ikut bertanggungjawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan bersama dari pada kepentingan kelompk atau perorangan. Pembangunan infrastruktur juga akan mengoptimalisasi distribusi pendapatan. Seperti sekolah, rumah sakit, lapangan kerja baru, perumahan, jalan raya dan fasilitas publik lainnya. Dengan infastruktur yang memadai aktivitas publik akan semakin lanacar sehingga mampu meningkatkan produktivitas masyarakat. 

Di Kabupaten Rembang Jawa Tengah, penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang berjumlah 100,08 ribu orang atau 15,60% dari total penduduk, naik sekitar 4,82 ribu orang bila dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2019 yang jumlahnya 98,26 ribu orang (14,95%). 

Pada periode Maret 2019-Maret 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Rembang naik dari 2,32 pada Maret 2019 menjadi 2,44 pada Maret 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Maret 2020 cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan dibandingkan Maret 2019. Hal ini berarti tingkat perekonomian penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada Maret 2020 menurun dibandingkan Maret 2019. Indeks Keparahan dan Kemiskinan (P2) juga mngalami kenaikan dari 0,48 menjadi 0,53 pada periode yang sama. Hal ini juga mengindiasikan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin melebar selama setahun terakhir.

Sebanyak 25 desa prioritas dampingan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Kabupaten Rembang mendapatkan pendampingan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini sesuai dengan program Pemerinta Kabupaten Rembang yang menerapkan Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan. 

Wakil Bupati Rembang meminta percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara keroyokan. Pasalnya pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Selain sinergi, Wakil Bupati juga mengharapkan perangkat daerah bekerja dengan giat dalam memvalidasi data di lapangan sehingga dapat mendukung penentuan kebijakan. Menurutnya, hal ini dilakukan sebagai komitmen bersama mengentas kemiskinan di Kabupaten Rembang. 

Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rembang, Dwi Wahyuni Hariyati dalam acara yang sama memaparka beberapa upaya yang dilakukan Bappeda Rembang. Diantaranya melakukan verifikasi dan validasi (verval) data di Desa Sendangagung, Pamotan. Pihaknya sudah berkolaborasi dan kerja sama dengan stakeholder terkait dalam pemenuhan bantuan. Mereka bekerja sama dengan dinas ESDM Jateng untuk memberikan bantuan rumah layak huni dan jamban. Bersama puskesmas kamu juga melakukan pemerriksaan rutin di desa setempat. 

Program Satu Perangkat Desa Satu Dampingan merupakan salah satu cara Pemerintah Kabupaten Rembang dalam memprcepat PKE di Rembang. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Perangkat Daerah pendamping 25 desa yang masuk kawasan PKE.

Selain Program Satu Desa Satu Dampingan, Pemerintah Kabupaten Rembang juga menerapkan sistem baru ntuk menyamakan persepsi dan langkah dalam penanggulangan kemiskinan berbasis data by name dan by address. Pemerintah Kabupaten Rembang secara resmi meluncurkan sisterm informasi manajemen penanggulangan kemiskinan gerbang gemilang atau bisa disingkat simnangkis. Peluncuran simnangkis ini dilaksanakan di Aula Bappeda Kabupaten Rembang, selasa (21/9/2021) dan diresmikan langsung oleh Wakil Bupati Rembang, M. Hanies Choil Barro'. Penanggulangan kemiskinan ini merupakan salah satu program prioritas Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD).