TONGGAK kepemimpinan panglima TNI sudah beralih dari Jenderal TNI Gatot Nurmantyo kepada Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Jenderal Gatot sendiri akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Sedangkan bagi Marsekal Hadi, tentunya ini sebuah prestasi dalam karirnya yang gemilang karena sebelumnya dia adalah Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).
Bagi TNI AU sendiri tentunya ini adalah suatu kebanggaan. Pasalnya ada salah satu wakil TNI AU yang dipercaya Presiden Jokowi untuk menduduki posisi Panglima TNI. Dan sepanjang sejarah, baru dua orang dari AU yang berhasil sampai posisi Panglima TNI. Sebelumnya adalah Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto juga pernah menduduki posisi tersebut. Bahkan setelah pensiun jadi panglima, karir Djoko Suyanto juga tetap mentereng karena menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia. Jabatan Panglima TNI paling banyak berasal dari  Jenderal TNI Angkatan Darat (AD) sebanyak 17 kali dan TNI Angkatan Laut (AL) sebanyak 2 kali.
Bukan tanpa alasan jika Presiden Jokowi menunjuknya untuk menjadi Panglima TNI. Meski banyak pihak yang menilai kalau prestasi Marsekal Hadi termasuk biasa saja, tapi dia berhasil merevitalisasi alutsista TNI AU lebih moderen dan tangguh sesuai jamannya. Selain itu sosok Marsekal Hadi juga makin moncer setelah berhasil membongkar kasus korupsi pengadaan pesawat helikopter di Kementerian Pertahanan di tahun 2016. Waktu itu Marsekal Muda SB, mantan Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) ditetapkan sebagai tersangka oleh Puspom TNI dalam kasus pengadaan helikopter AgustaWestland (AW).
Merampungkan pendidikan di Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara (SEKKAU) Jakarta dengan lulusan terbaik tahun 1994. Setelah mendapat pangkat Mayor, beliau melanjutkan pendidikan di Sekolah Perang Ecole de Guerre Prancis untuk mempelajari manajemen perang mulai dari perencanaan dan konsolidasi hingga strategi perang.
Dari sisi masa jabatan, Marsekal Hadi yang memulai dinas pada 1986 masih memiliki masa kerja relatif lama, dibandingkan Kepala Staf Angkatan Darat maupun Kepala Staf Angkatan Laut saat ini. Selain itu, mantan Komandan Lanud Abdulrachman Saleh itu itu juga dinilai sukses selama menjadi KSAU. "Rekam jejak beliau sebagai KSAU juga bagus seperti keberhasilannya merevitalisasi alutsista TNI AU lebih modern dan tangguh sesuai jamannya," ujar  Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari usai fit propert test di Komisi I DPR Jakarta Rabu, (6/12/2017) seperti dikutip Metro TV
Setelah resmi dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI yang baru kemarin, tugas dan tantangan Marsekal Hadi memasuki tahun politik pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 sangat tidak mudah. Dia harus bisa menjaga netralitas segenap matra TNI untuk tidak menjadi alat politik partai manapun. Selain itu dia juga berjanji TNI akan solid mengawal tahun politik bersama Polri.
"Kita juga akan melakukan kegiatan bersama-sama polisi. Kita solid dengan polisi untuk menjaga jalannya pesta demokrasi ini. Dengan begitu, netralitas akan kita jaga di atas segala-segalanya," katanya setelah resmi dilantik di Istana Merdeka Jakarta
Jenderal Gatot Nurmantyo yang sebentar lagi akan pensiun, menilai Marsekal Hadi Tjahjanto adalah sosok yang tepat menggantikannya sebagai Panglima TNI, terutama dalam menghadapi tahun politik 2019. Tantangan sebagai Panglima TNI yang baru adalah menghadapi pilkada, pilgub, dan pilpres yang memiliki tensi begitu tinggi.
Dia berharap Marsekal Hadi Tjahjanto dapat mengantisipsi adanya pengerahan massa seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta lalu. "Kita melihat bagaimana pilkada atau pilgub di DKI begitu keras, tensinya tinggi, mengerahkan pasukan begitu banyak. Sekarang ini bukan hanya satu, ada 171, dan semua benar-benar berjuang, karena yang menentukan kepala daerah ini juga modal untuk pileg dan pilpres, agak keras. Ini yang perlu diantisipasi betul," kata Gatot.
Jauh sebelum itu, tepatnya di pidato HUT Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1953, Presiden Soekarno juga sudah berpesan agar angkatan perang tidak boleh ikut-ikut politik dan tidak boleh diombang-ambingkan dengan sesuatu yang sitanya politik.
"Angkatan Perang harus berjiwa, -- tetapi ia tidak boleh ikut-ikut politik. Angkatan Perang adalah alat-kekuasaan Negara, alat-senjata, -- alat, alat, -- sekali lagi alat! Alat ini harus tetap tajam, tetap ampuh, tetap syakti, tidak tergantung dari tangan yang memegangnya, asal tangan itu ialah tangannya Negara. Senjata Pasupati dari cerita Mahabharata tetap syakti, di tangan siapapun berada, di tangan Arjuna atau di tangan Ksatria lain," katanya
