Perubahan prilaku konsumen diprediksi akan turut memicu tuntuan jaminan produk akuakultur yang sehat dan memenuhi persyaratan foodsafety. Ini tentu harus diantisipasi dengan terus konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan melalui sertifikasi.
Namun kita juga perlu mengantisipasi kemungkinan pengetatan terhadap non tariff barrier bagi produk untuk kepentingan ekspor. Tuntutan terkait food safety, diprediksi akan semakin tinggi paska Covid-19 di negara negara tujuan ekspor.
Ini yang perlu kita antisipasi dengang memperkuat regulasi dan segera mengharmonisasi ketentuan sistem mutu dan keamanan pangan produk perikanan serta national standard dengan ketentuan internasional.
Peran BUMN perikanan juga sudah semestinya diperkuat. Kita tentu prihatin karena dua BUMN perikanan kita belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan, khususnya fungsinya sebagai buffer market. Di masa pandemik ini, semestinya BUMN ini berperan lebih besar sebagai buffer market bagi hulu.
Permintaan Menteri Edhy Prabowo agar dua BUMN ini diberikan suntukan PMN sebesar 1 trilyun, semoga segera direalisasikan. Catatannya dana tersebut betul betul dialokasikan dengan target ukuran yang jelas untuk menyelesaikan kebuntuan market. Penulis menyarankan agar dalam implementasinya nanti juga bisa menggandeng pihak swasta terutama industri pengolahan yang masih eksis.
Jika market demand kembali pulih, maka tugas selanjutnya yakni membenahi zona hulu yaitu sub sektor akuakultur. Potensi akuakultur begitu besar, diprediksi ada nilai ekonomi langsung hingga 250 milyar USD.
Sayangnya, sub sektor ini masih sebatas sleeping giant. Pola pengelolaan masih sekedar business as usual. Ini tentu harus dirubah total seiring dengan perubahan tatanan di sektor ekonomi.
Jika kita mengkaji lebih jauh untuk melihat seberapa jauh fondasi ekonomi pada sub sektor ini terutama selama masa pandemik Covid-19. Kita bisa menyimpulkan bahwa sub sektor ini pada faktanya masih memiliki kerentanan tinggi terhadap terpaan dinamika perekonomian secara umun.Â
Masalah mendasar in-efisiensi produksi dinilai masih belum terselesaikan dengan baik. Kebijakan yang masih bersifat parsial dan belum integratif justru belum menyentuh permasalan mendasar pada sub sektor ini. Padahal lebih 80% sub sektor ini adalah UMKM.
Mengakhiri ulasan ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa perlu ada kebijakan atau grand disign besar untuk memperluat imunitas sub sektor akuakultur ke depan. Kasus kasus yang unpredictable seperti Covid-19 bukan tidak mungkin akan muncul kembali dan menghantam perekonomian global.
Oleh karenanya, kebijakan pembangunam akuakultur terutama RPJP sebaiknya bersifat komprehensif dengan memasukan tindakan mitigasi jika terjadi badai serupa.
