SEMARANG -- Kanwil Kemenkumham Jateng terus berkomitmen memberikan layanan publik yang terbaik. Komitmen itu diwujudkan melalui Public Expo yang dibuka oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, Jumat (05/08).
Didampingi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A Yuspahruddin beserta Pimti Pratama, Wamenkumham secara simbolis memotong pita tanda resmi dibukanya Public Expo.
Usai membuka kegiatan, Wamenkumham berkeliling melihat satu per satu booth pelayanan publik yang dimiliki oleh Kanwil Kemenkumham Jateng.
Pameran pelayanan publik yang digelar di Gedung Weeskamer Kota Lama Semarang ini merupakan rangkaian peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-77.
"Public Expo ini bertujuan memperkenalkan apa yang dilakukan Kemenkumham kepada masyarakat dan kita mensosialisasikan program yang ada di Kemekumham sehingga masyarakat bisa lebih dekat dan akrab dengan Kemenkumham," ungkap Eddy saat ditemui disela-sela acara.
Lebih lanjut ia mengungkapkan dengan adanya Public Expo ini juga mendukung upaya percepatan ekonomi di Indonesia, di mana masyarakat dapat mendaftarkan produk atau pun usahanya kepada Kemenkumham.
"Di sini ada Badan Usaha Berbadan Hukum yang bisa menciptakan kesadaran hukum masyarakat agar hasil kerajinan itu bisa dipatenkan atau mendapatkan merek, sehingga mereka memiliki daya ekonomi jual sendiri," ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah berharap melalui kegiatan ini masyarakat dapat lebih memahami layanan dari Kemenkumham.
"Kami sengaja menggelar kegiatan Public Expo di sini supaya masyarakat yang lewat sedang jalan-jalan di Kota Lama bisa mampir dan mengetahui layanan Kemenkumham," kata Yuspahruddin.
"Targetnya dari kegiatan ini yaitu pendaftaran merek hingga perseroan perorangan lebih meningkat," pungkasnya.
Sebagai informasi, Public Expo Kanwil Kemenkumham Jateng di Weeskamer ini digelar selama tiga hari (5-7 Agustus). Di pameran pelayanan publik ini, Kanwil Kemenkumham Jateng menghadirkan layanan terkait Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, Bantuan Hukum, pendaftaran e-katalog sektoral, hingga pameran UMKM berbadan hukum serta hasil karya Warga Binaan.
