Mohon tunggu...
Adhyatmoko
Adhyatmoko Mohon Tunggu... Lainnya - Warga

Profesional

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Sengkarut Impor dan Hoak Swasembada Beras

23 Januari 2018   00:31 Diperbarui: 23 Januari 2018   00:41 940
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menghadiri panen raya 2018 di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Foto:Metrotvnews.com/Anggi Tondi Martaon)

BPS tidak korek-korek data lapangan sampai menjangkau ke desa-desa dimana kurang lebih Indonesia mempunyai enam provinsi penghasil beras yang 50% kuantitasnya disumbang dari Pulau Jawa. Data produksi beras hanya bersumber dari Kementan yang membawahi dinas pertanian di daerah. Unsur kedinasan melakukan pencatatan data, lalu disampaikan ke Kementan dan BPS untuk diolah. Berpijak atas olahan data tersebut, BPS membuat prediksi berupa Angka Ramalan.

Proses pencatatan yang rinci di lapangan dan memerlukan perhitungan akurat itulah merupakan pangkal kerawanan, entah kesalahan teknis atau human error termasuk manipulasi. Adapun remote sensing (penginderaan jauh) dengan bantuan GPS dan satelit niscaya memakan waktu lebih lama dan biaya terlampau besar. Apakah setiap kali habis panen berulang menggunakan satelit?

Maka, bagaimana Mentan bisa mengatakan produksi surplus di awal Januari tahun ini dan Indonesia berhasil swasembada beras? Kalau mau jujur, hanya Angka Ramalan (ARAM II) BPS yang patut dipakai meski tidak riil. Terlebih, memasuki kwartal IV 2017 banyak terjadi kegagalan panen padi. Saya harap pemerintah berhenti menyampaikan kebohongan publik. Tidak layak dan sepantasnya urusan perut dijadikan komoditi politik pencitraan. Selain menyangkut hajat hidup orang banyak, pertanian padi adalah sakral dalam tradisi masyarakat.

***

Senang hati ketika pulang ke kampung halaman, warga desa merawat sawah kami dengan sukarela. Hargailah tanah kelahiran yang turut membesarkanmu.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun