Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon menyikapi adanya wacana impor beras, terlebih lagi wacana itu muncul disaat disetiap daerah sedang panen raya. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon Dr. Sophi Zulfia, SH.MH mengatakan saat ini khususnya di Jawa Barat bahkan di Kabupaten Cirebon sendiri sedang surflus beras dan hampir semuanya panen raya kemudian muncul ada wacana impor 1 juta ton beras. Ia menegaskan hal itu harus ditolak.
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon akan seiring dan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Ir. Hasto Kristanto yang membeberkan alasan partainya menolak kebijakan impor beras yang disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
Hasto menilai sikap memaksakan impor beras itu bertentangan dengan politik pangan Presiden Joko Widodo. Dia pun mengingatkan menteri semestinya tidak menjadi beban presiden.
"Memaksakan impor beras secara sepihak tidak hanya bertentangan dengan politik pangan Presiden Jokowi, namun mencoreng muka Presiden Jokowi yang belum lama ini mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri," kata Hasto dalam keterangannya, dikutip Rabu, 24 Maret 2021.
Hal senada juga disampaikan Sophi Zulfia bahwa menolak impor ini bukan tanpa alasan. Dia berujar, karena sejak satu tahun lalu PDI Perjuangan lewat kader di struktur partai, eksekutif, dan legislatif telah mempelopori gerakan menanam tanaman pendamping beras.
"DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon menolak impor ini bukan tanpa alasan, karena sejak satu tahun lalu PDI Perjuangan lewat kader di struktur partai, eksekutif, dan legislatif telah mempelopori gerakan menanam tanaman pendamping beras, seperti ketela, umbi-umbian, jagung, pisang, talas, porang, sukun, dan lainnya, Nusantara begitu kaya dengan aneka rupa makanan, kekayaan hortikultura, yang seharusnya membuat Menteri Perdagangan percaya bahwa impor beras tidak perlu dilakukan," ujarnya.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon ini membeberkan penguatan kedaulatan pangan yang selama ini telah dilakukan oleh Partainya dalam program Padi MSP (Mari Sejahterakan Petani) dan telah mengajak seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai untuk meningkatkan kedaulatan pangan nasional secara swadaya masyarakat, karena menurutnya, kader partai diberi tugas untuk memberi teladan dan mengajak masyarakat luas secara sadar mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras. Tujuannya yakni menggantikan konsumsi beras dengan makanan lain hingga 5 persen. meski tampak sepele, target itu akan mengurangi kebutuhan beras.
Bahkan sejalan dengan apa yang disampaikan Hasto tentang kedaulatan pangan, Sophi berpandangan "Cara ini jauh lebih terhormat dan akan mampu meningkatkan martabat bangsa. Terkadang kita dijajah oleh cara berpikir yang terlalu pragmatis sehingga melanggengkan ketergantungan terhadap impor," katanya. Dia mengimbuhkan, perlu cara berpikir baru dan langkah strategis yang konsisten demi membalik keadaan dari importir menjadi eksportir beras. #infokom
