Ekonomi

Investasi dan Pariwisata

13 November 2017   12:23 Diperbarui: 13 November 2017   12:40 179 0 0

Pengangguran merupakan masalah yang tak bakal bisa dinihilkan sekalipun negara yang dikategorikan maju ataupun berkembang. Pengangguran menjadi ornamen yang abadi dalam siklus ekonomi suatu negara. Seperti halnya tingkat korupsi, pengaangguran tidak bisa dihilangkan, akan tetapi hanya bisa diminimalisir jumlahnya.

Jumlah angkatan kerja di Indonesia naik sebesar 2,62 juta orang menjadi 128,06 juta orang atau 5,5% dari jumlah angkatan kerja per Agustus 2017. Dan jumlah pengangguran di Indonesia berdasarkan data BPS per Agustus 2017, naik 10 ribu, menjadi 7,04 juta orang. Tingkat pengangguran di perkotaan jauh lebih besar ketimbang jumlah pengangguran di pedesaann. Per Agustus 2017, 6,79 % di perkotaan dan 4,01% di pedesaan. Tingkat pengangguran terbuka yang dirilis BPS per Agustus 2017 menunjukkan bahwa pengangguran terbesar adalah lulusan dari SMK, sebesar 11,41%. Lalu, lulusan SMA sebesar 8,29%. Dan yang ketiga adalah lulusan D I/II/III, sebesar 6,80%. Secara langsung, data tersebut menunjukkan, bagaimana linearnya, kenaikan jumlah angkatan kerja dengan jumlah pengangguran dalam 1 tahun terakhir. 

Jikalau berbicara mengenai pengangguran, hal yang terkait dengan masalah tersebut adalah daya saing dan indeks pembangunan manusia. Daya saing Indonesia menurut data dari IMD World Competitivness Centre, peringkat Indonesia naik dari posisi 48 di tahun 2016 menjadi 42 di tahun 2017, dengan skor 71,116. Dalam peringkat ASEAN 5, Indonesia berada pada posisi paling buncit, di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. 

Daya saing yang masih pada urutan buncit dalam ASEAN 5 dikarenakan masih minimnya infrastruktur yang dibangun secara merata dan berkeadilan, masih tingginya tingkat ketimpangan ekonomi, kepastian hukum dalam berbisnis dan berinvestasi, dan juga korupsi serta kolusi yang masih tinggi tingkat kejadiannya. Sementara itu, dalam konteks Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, pada tahun 2015, skor IPM Indonesia sebesar 68,90 dan tahun 2016 sebesar 70,18. 3 dimensi yang menjadi variabel IPM menurut  BPS adalah umur panjang, Pengetahuan, dan standar hidup layak. Atau di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi. Dari data di atas, menunjukkan adanya peningkatan pembangunan dalam ketiga bidang tersebut yang sudah dilakukan secara serius oleh pemerintah selama 2 tahun terakhir.

Dari data yang sudah dikemukakan di paragraf 2. Untuk menanggulangi tingkat pengangguran yang naik, pemerintah harus membangun suatu relasi iklim investasi yang sejuk dan kemudahan berbisnis yang presisi guna membuka lapangan pekerjaan yang luas. Data dari World Bank, peringkat kemudahan berbisnis Indonesia berada pada peringkat 72 dari 190 negara dengan skor 66,47 dari skala 0-100. Ini menunjukkan bahwasanya kemudahan berbisnis masih jauh dari kata ideal karena masih dibawah skor 70. Iklim investasi yang sejuk didapatkan dari kemudahan berbisnis bagi para investor dan juga kepastian hukum. 

Investasi yang harus ditingkatkan serta difokuskan adalah investasi di bidang infrastruktur atau industri berskala besar dan juga pariwisata. Di bidang pariwisata, untuk memenuhi proyeksi tahun 2019, yang dimana pariwisata menjadi penyumbang devisa sebesar 280 trilliun, investasi di bidang ini, baik dari pengusaha lokal ataupun asing harus digenjot secara massif. Pariwisata juga dapat menjadi peminimalisir pengangguran  yang terjadi,  karena pariwisata mencakup 3 kegiatan, yaitu, perdagangan, Hotel, dan juga restoran di dalamnnya,. Implikasi dari 3 kegiatan tersebut, adalah terbukanya lapangan pekerjaan di sektor informal yang semakin banyak dan juga meningkatnya kegiatan perdagangan dari sektor UKM di daerah pariwisata. 

Untuk menyeimbangkan investasi yang harus digenjot, pemerintah harus pula harus terus fokus membangun IPM melalui pembangunan infrastruktur kesehatan, baik itu jaminan kesehatan yang lebih jelas dan mudah serta rumah sakit yang memadai fasilitasnya secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Dan pembangunan infrastruktur pendidikan, akses pembiayaan bagi masyarakat kurang mampu secara mudah dan pasti serta pembangunan sekolah yang baik dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Karena, jika kran investasi dibuka seluas-luasnya dan kualitas manusia tidak dibangun secara serius dan holistik, implikasinya adalah semakin banyaknya manusia Indonesia yang terpinggirkan dikarenakan tidak mampu bersaing secara kualitas dan kapabilitas tatkala lapangan pekerjaan yang terbuka melalui investasi terhampar luas.