Hukum Pilihan

Menolak Lupa Nasib Kebonharjo

7 Desember 2018   13:07 Diperbarui: 7 Desember 2018   13:54 163 0 0

Tanah merupakan asset penting dalam penghidupan manusia, dalam hal ini aspek pertanahan mencakup banyak sekali kepentingan yang terjadi diatasnya baik dalam perekonomian, pembangunan/ infrakstruktur demi kesejahteraan rakyat, tempat tinggal/pemukiman serta yang lainnya.

Dengan banyaknya kepentingan yang ada mengenai pertanahan tersebut maka tidak khayal apabila terjadi permasalahan sengketa tanah yang akan terus timbul dan berkembang seiring zaman.

Tidak terlupakan dalam kasus sengketa pertanahan di Kebonharjo yang dimulai dari adanya wanprestasi perihal kesepakatan yang dibuat serta ditandatangani oleh kedua pihak pada tahun 2014, hingga detik ini belum memperoleh kepastian. 

Sengketa ini merupakan sengketa tanah antara Ratusan warga Kebonharjo Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara dengan PT. KAI. Hal ini dikarenakan adanya perjanjian kesepakatan bersama yang berisi reaktivasi rel kereta api jalur Stasiun Tawang menuju Pelabuhan Tanjung Mas.

Namun, pada kenyataannya perjanjian tersebut berganti menjadi pembuatan rel dengan jalur yang lebih dekat yakni melalui pemukiman rumah warga (short card).

Sengketa tanah ini menjadi semakin rumit dengan adanya spekulasi tentang siapa yang paling berhak atas tanah tersebut dan asal-muasal tanah tersebut, yang pada akhirnya dilakukan eksekusi penggusuran rumah warga Kebonharjo padahal belum mendapatkan izin yang sah dari pengadilan.

"Ya mbak, saat eksekusi itu bener-bener seperti perang. Sampai hampir 2000 aparat menggunakan senjata turun ke Kebonharjo untuk melakukan eksekusi, bahkan dari warga kitapun banyak yang terluka." Ungkap salah satu warga Kebonharjo saat menceritakan kejadian eksekusi.

(senjata  yang digunakan aparat saat eksekusi berlangsung)
(senjata  yang digunakan aparat saat eksekusi berlangsung)
 Lalu harus bagaimana? Haruskah rakyat diperlakukan seperti ini? Bahkan koruptor saja tidak pernah menikmati salah satu dari timah panas tersebut.

Namun apabila terus menuding salah satu yang salah di antara pihak yang bersegketa maka kapan persengketaan ini berakhir?

Bahkan dengan saling menuding satu sama lain malah memperkeruh keadaan serta sulitnya menemukan titik terang dari apa yang harus diperjuangkan. 

Maka dari itu perlu adanya penanganan dalam sengketa tersebut dengan seadil-adilnya yang disepakati oleh kedua belah pihak demi keadilan dan kemanusian yang semestinya.