Mohon tunggu...
Kris Kirana
Kris Kirana Mohon Tunggu...

SMA 1KUDUS - FK UNDIP - MM UGM | PERTAMINA - PAMJAKI - LAFAI

Selanjutnya

Tutup

Kesehatan

Hippocrates Menolak “Gratifikasi”

31 Juli 2015   09:22 Diperbarui: 12 Agustus 2015   04:32 0 1 1 Mohon Tunggu...

Sebuah karya dari pelukis Perancis, Anne-Louis Girodet (1767 –1824), dijuduli Hippocrate refuse les présents d’Artaxerxès. Hippocrates (circa 460 SM – 370 SM) menolak pemberian dari Raja Persia, Artaxerxes I. Meskipun kisah ini diragukan kebenarannya, tetapi telah melengkapi landasan etika profesi kedokteran yang bermartabat, terhormat dan sesuai tradisi luhur dalam membaktikan hidup guna kepentingan perikemanusiaan, seperti yang dimuat dalam sumpah dokter, dan di inspirasi oleh sumpah Hippocrates, sekitar 2500 tahun yang lalu.

Para dokter tentu tidak melupakan sumpah dokter, terutama saat mengenang masa bersejarah di wisuda menjadi dokter. Maka ketika diungkapkan fenomena kolusi antara dokter dengan industri farmasi, ada jengah, atau tersinggung dan mungkin marah. Sebagian besar mungkin hanya mampu mengelus dada, mengetahui ulah yang menyimpang dan merusak citra profesi. Mereka yang setia dan teguh pada tradisi luhur kedokteran hendaknya tidak berdiam diri. Ada yang harus dilakukan …

Obat mempunyai andil cukup besar dalam peningkatan biaya kesehatan, termasuk pemborosan. Pemborosan dapat disebabkan oleh kolusi antara dokter dan perusahaan farmasi, persaingan harga yang tidak rasional, penyalahgunaan dan faktor-faktor lain. Di Indonesia terdapat 200 pabrik farmasi dan 18.000 item obat (Askes, 2010). Nilai penjualan obat nasional 2013 mencapai Rp63,81 triliun (BMI, 2013), tentu terjadi persaingan untuk meraih pangsa pasar.

Strategi pemasaran yang agresif dapat mendorong promosi tidak etis yang menimbulkan konflik kepentingan dan mempengaruhi pertimbangan para dokter (Wazana). Demi memperoleh keuntungan maksimum dapat membahayakan bagi pasien bila dokter terdorong meresepkan obat yang tidak diperlukan, yang berpotensi mencederai pasien (Kassirer).

Berapa besar dampak kolusi dokter dan perusahaan farmasi terhadap pemborosan dan peningkatan biaya kesehatan nasional? Sejauh mana erosi yang telah ditimbulkan pada profesionalisme medis, dan potensi untuk mencederai pasien?

Kebijakan tata kelola kefarmasian telah diterbitkan seperti misalnya “Kode etik pemasaran usaha farmasi Indonesia untuk produk etikal," “Kesepakatan bersama etika promosi obat,” “Kode etik IPMG tentang praktik pemasaran produk farmasi,” dan “Komitmen pengendalian gratifikasi dan pencegahan tindak pidana korupsi.” Tetapi liku-liku bisnis obat dan kolusi antara dokter dan perusahaan farmasi di Indonesia yang telah disorot sejak 1970-an sampai sekarang tidak kunjung reda, bahkan ditengarai makin marak (Thabrany).

Praktik pemberian uang, komisi ataupun fasilitas lainnya dari perusahaan farmasi kepada para dokter merupakan bentuk gratifikasi dan dapat dikategorikan tindakan korupsi (Komentar).  Subyek hukum bukan hanya para dokter pegawai negeri sipil (PNS) tetapi juga mencakup dokter non-PNS (Detik).

World Health Organization telah menyusun program Good Governance for Medicines (GGM) untuk meningkatkan tata kelola sistem farmasi dan membangun lingkungan bebas korupsi. Setiap tahap dalam “rantai obat” rentan terhadap praktik tidak etis, termasuk proses penyusunan formularium (daftar obat standar) dan pengadaan yang sangat rentan terjadi praktek kolusi, suap atau pemberian imbalan (WHO).

Pada masa kampanye, Barack Obama mengungkapkan bahwa sistem pelayanan kesehatan di AS telah rusak, dan menegaskan kondisi krisis ini perlu segera diperbaiki. Setelah memenangi pilpres, agenda kesehatan menjadi isu seluruh negeri, baik yang pro maupun kontra.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
KONTEN MENARIK LAINNYA
x