JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam debat pemilihan gubernur DKI Jakarta, Rabu (12/4/2017), calon gubernur, Anies Baswedan, mengkritik solusi yang diberikan calon gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terkait anak tidak sekolah.
Ahok awalnya memaparkan rencananya ingin menampung anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah dalam instansi pemerintah sebagai pekerja harian lepas (PHL).
Ahok menyebut mereka akan mendapat sertifikat agar bisa diterima kerja di sektor swasta.
(Baca juga: Solusi Ahok, Rekrut Anak Putus Sekolah Jadi PHL)
Sementara itu, menurut Anies, dengan cara demikian, Ahok hanya memandang peran pemerintah.
Anies pun mengatakan bahwa menurut dia, diperlukan pula peran masyarakat dan perusahaan dalam menyelesaikan masalah ini.
"Jadi Pak Basuki, kita sama, ingin ada solusi untuk mereka, tetapi bedanya Pak Basuki melihat alatnya hanya pemerintah, kalau saya lihatnya pemerintah dan civil society dan perusahaan," kata Anies.
Ia yakin sektor swasta bisa berperan lebih besar dari pemerintahan. Anies mengatakan, jika swasta dan masyarakat digandeng, disertai dengan pelatihan dan Kartu Jakata Pintar (KJP) Plus, masalah anak putus sekolah bisa terselesaikan.
Atas pendapat Anies ini, Ahok menepisnya dengan mengatakan bahwa sebagai gubernur, ia harus menyediakan pelatihan lantaran perusahaan swasta jarang mau menerima tenaga kerja tanpa pendidikan dan sertifikasi pelatihan.
Perusahaan juga dianggap sulit mengadakan pelatihan karena berat di anggaran. Ahok juga menyampaikan, ia tetap menggandeng swasta, melalui universitas swasta untuk menjamin pendidikan tinggi bagi anak-anak pemegang KJP.
(Baca juga: Adu Argumen Ahok dan Anies soal Rute Transjakarta)