JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas menilai keputusan KPU mengirim daftar pertanyaan kepada calon presiden-wakil presiden sebelum debat pilpres sebagai hal aneh.
"Menurut saya aneh sebuah debat pertanyaannya disampaikan lebih dulu kepada paslon. Mestinya itu otentik muncul dalam proses debat," kata Sigit di Jakarta, Sabtu (5/1/2019).
KPU sebelumnya beralasan pemberian daftar pertanyaan ini dilakukan agar para capres dan cawapres bisa menjawab secara lebih detail. Namun Sigit menilai alasan tersebut tak relevan.
"Sebab, visi misi capres-cawapres sudah disampaikan secara detail dalam dokumen yang dilaporkan ke KPU," ujar dia.
Baca juga: KPU Targetkan Pertanyaan Debat Pilpres Selesai Sebelum 10 Januari
Menurut dia, masyarakat bisa mengakses visi misi itu di website KPU jika memang ingin mendapat gambaran detail.
Lebih jauh, Sigit mengungkapkan, pertanyaan debat pilpres sebelumnya tak disusun oleh panelis.
Panelis hanya bertugas menyusun isu-isu strategis dari tema yang diangkat untuk diserahkan kepada moderator. Selanjutnya, kata Sigit, moderatorlah yang bertugas memformulasikan pertanyaan untuk disampaikan kepada capres-cawapres.
Ketua KPU Arief Budiman sebelumnya menjelaskan, ada dua model lontaran pertanyaan dalam debat Pilpres 2019, yakni terbuka dan tertutup.
Model terbuka artinya, pertanyaan sudah lebih dulu diserahkan ke peserta sebelum penyelenggaraan debat. Model ini membuka kesempatan bagi peserta debat untuk mendalami pertanyaan dan menyiapkan jawaban.
Nantinya, tidak semua pertanyaan debat yang diberitahukan ke peserta betul-betul akan ditanyakan dalam penyelenggaraan debat.
