Sama Kasus Penembakan Brigadir J dan 6 Laskar FPI?

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Rivanlee Anandar mengatakan upaya kepolisian menyembunyikan fakta dalam kasus penembakan terhadap Brigadir J di rumah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Mabes Polri Irjen Ferdy Sambo penuh kejanggalan dan terkesan ditutup-tutupi.

Rivanlee juga menyebut seperti dikutip CNN Indonesia pada Kamis (14/7) bahwa kasus penembakan tersebut seperti terjadi pada insiden penembakan terhadap enam Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 pada Desember 2020 lalu.

Adapun kesamaan kasus tersebut antara penembakan Brigdir J dan 6 laskar FPI pada Desember 2020 silam yakni sama-sama faktanya disembunyikan oleh pihak kepolisian.

Baca juga: Penembakan Brigadir J, Drama "Ngeri-ngeri Sedap"

Rivanlee mengingtkan bahwa persidangan pada kasus penembakan Laskar FPI terbukti sejumlah warga sekitar diduga mengalami intimidasi oleh aparat.

Menurutnya kala itu warga diminta aparat tidak merekam peristiwa dan bahkan diminta untuk menghapus file rekaman, yang membuat bukti bahwa kasus tersebut tidak sebagaimana adanya dengan bukti-bukti kongkrit berbagai sumber.

Dalam kasus penembakan Brigadir J, Rivanlee menyebut Rivanlee mencatat ada enam kejanggalan yang tak masuk akal dalam pengusutan kasus penembakan terhadap Brigadir J.

Baca juga: Kasus Brigadir J: Temuan Tim Porli Bakal Ada Pembanding

Kejanggalan pertama, ada disparitas waktu yang cukup lama antara peristiwa dengan pengungkapan ke publik yakni sekitar dua hari dari setelah kejadian tersebut pada hari Jumat (8/7).   

Kedua, kronologis yang berubah-ubah disampaikan oleh pihak Kepolisian ke publik. Kemudian, kejanggalan ketiga ditemukannya luka sayatan pada jenazah Brigadir J di bagian muka.

Baca juga: Soal Brigadir J, RT "Jendral" Setempat Akui Kesal

Keempat, Keluarga yang sempat dilarang melihat kondisi jenazah. Kelima CCTV dalam kondisi mati pada saat peristiwa terjadi. Kejanggalan terakhir disebutkan keterangan Ketua RT yang tidak mengetahui adanya peristiwa dan proses olah TKP.

Maka dari itu, Rivanlee juga meminta Jendral Listyo Sigit Prabowo menjamin independensi dan transparansi tim khusus yang bertugas untuk mengungkap fakta kasus itu dan menyapikan secara berkala pada public.