Arah kebijakan dari pemerintahan suatu negara memang selalu punya dasar dalam membentuk dan merumuskan kebijakan.
Setiap kebijakan sendiri nyatanya tidaklah semua membuat keadilan, tetap ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan.
Namun apakah bisa semua dikatakan bahwa hanya satu orang; katakanlah dalam membuat kebijakan negara yakni presiden yang hanya patut dijadikan biang dari celanya kebijakan negara?
Pemimpin atau presiden memang orang yang paling bertanggung jawab dalam membuat dan merancang kebijakan. Karena sah tidaknya UU suatu Negara tersebut, kenyataannya juga atas persetujuan presiden.
Katakanlah kebijakan yang baru-baru tentang omnibus law UU Cipta Kerja yang dinilai sangat merugikan kelas pekerja "buruh", yang akhirnya menimbulkan protes dimana-mana saat pandemi covid-19 sedang berlangsung.
Gelombang unjuk rasa terjadi di banyak kota besar di Indonesia termasuk mahasiswa dan organisasi masyarakat selain buruh, juga ikut dalam perjuangan menetang UU Cipta Kerja.
Tidak hanya dijalanan di media sosial hastag menyalahkan pemerintaham khusunya presiden Jokowi yang dinilai netizen menjadi biang omnibus law UU Cipta Kerja juga menjadi tranding di twiter.
Apakah Jokowi adalah biang dari kebijakan omnibus law UU Cipta Kerja meski dirinya yang bertanggung jawab atas kebijakan itu sebagai seorang presiden?
Mungkinkah rakyat harus menyalahkan Jokowi dan jajaran pemerintahannya dari mentri, parpol, bahakan DPR dalam merumuskan kebijakan ini?
Omnibus law: Kapital
Tidak lain dalam membuat UU cipta kerja merupakan tantangan dari pada dunia usaha yang harus terus bergerak. Ominubus Law UU Cipta Kerja ada untuk invenstasi di Indonesai semakin bergeliat, saya setuju dengan pendapat itu dan rasional.
