Saya anak petani karet di Kecamatan Sangir Balai Janggo, Solok Selatan. Orang tua saya dan banyak masyarakat di kecamatan ini berprofesi sebagai petani karet. Daerah ini sebenarnya daerah perkebunan kelapa sawit, tetapi mayoritas perkebunan sawit milik perusahaan besar, sementara kebun sawit warga tidak seberapa jumlahnya. Dari kecil hingga kuliah di salah satu perguruan tinggi di Padang, saya sering mendengar ayah dan orang-orang kampung saya mengeluh jika harga karet murah. Padahal, hidup kami bergantung dari penjualan karet sebagai mata pencarian utama.
Â
Sebagai anak petani karet, saya cukup tahu beberapa masalah yang dihadapi petani karet, terutama harga karet. Harga karet di Sumatera Barat (Sumbar) bergantung pada harga karet internasional atau negara pengimpor komoditas tersebut. Hal itu wajar terjadi karena karet merupakan komoditas ekspor. Jadi, naik atau turunnya harga karet di Sumbar bergantung pada harga karet di pasar internasional. Karena itu, tengkulak atau toke membeli karet kami berdasarkan harga pasar dunia. Namun, kadang-kadang mereka mempermainkan kami: harga karet di pasar dunia naik, tetapi mereka masih membeli karet kami dengan harga murah.
Persoalan yang kami alami ini juga dirasakan oleh petani komoditas ekspor lain di Sumbar, seperti petani sawit, kulit kayu manis, gambir, kopi, kakao, cengkeh, dan kapulaga. Di tengah hari cerah, hujan bisa tiba-tiba turun. Ketika harga komoditas sedang stabil, tiba-tiba harga anjlok dan susah bangkit lagi. Sementara itu, harga komoditas yang tinggi jarang terjadi.
Untuk menghadapi situasi seperti itu, sejumlah pengamat ekonomi yang menyarankan petani suatu komoditas untuk membuat koperasi. Misalnya, petani sawit membuat koperasi. Tujuannya, koperasi tersebut membeli sawit petani dengan harga standar jika harga minyak sawit mentah (CPO) dunia sedang turun. Usul itu bagus, tetapi mewujudkan usul itu tidak mudah. Membangun koperasi tidak mudah, apalagi membangun koperasi yang tidak ada contohnya di Sumatera Barat, seperti koperasi petani suatu komoditas. Membangun koperasi saja susah, apalagi dibebani dengan tugas berat membeli hasil pertanian petani anggotanya. Ini persoalan modal dana.
Baru-baru ini saya membaca visi misi dan program kerja pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit---Indra Catri. Dalam satu program kerja mereka ada program kerja mendirikan BUMD Pertanian. Saya dengar dari teman saya yang jadi anggota tim sukes mereka, BUMD Pertanian itu akan digunakan untuk membeli hasil pertanian dari petani. BUMD itu dibuat untuk menyelamatkan petani jika harga komoditas pertanian di pasar dunia sedang murah.
Jika Nasrul Abit-Indra Catri benar melaksanakan program kerja mendirikan BUMD Pertanian, yang akan membeli komoditas pertanian jika harga komoditas di pasar dunia sedang murah, itu sangat menarik bagi kami keluarga petani. Ide seperti itu barangkali tidak murni ide Nasrul Abit-Indra Catri. Sebelum mereka mencetuskan ide itu, sudah banyak pihak, seperti pemerintah daerah dan pengamat ekonomi, yang mencetuskan ide membeli komoditas pertanian petani. Bentuk badan usahanya koperasi, yayasan, atau BUMD. Ide itu memang bagus. Akan tetapi, ide bagus menjadi percuma jika tidak dilaksanakan. Selama ini ide itu tidak pernah diwujudkan. Kini ada lagi pihak yang menawarkan ide itu, yakni Nasrul Abit-Indra Catri. Di antara empat pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, hanya mereka yang punya program itu. Sebagai keluarga petani, saya tentu saja tertarik terhadap program itu. Jika program itu berjalan, kami tidak perlu lagi khawatir terhadap naik turunnya harga komoditas pertanian di pasar dunia karena BUMD Pertanian yang dikelola Pemprov Sumbar akan membeli komoditas kami dengan harga wajar. Kami hanya perlu fokus menghasilkan produk tanpa perlu memikirkan harganya. Semoga Nasrul Abit-Indra Catri benar-benar mewujudkan program itu jika mereka terpilih pada Pilkada Sumbar 2020.
Selama ini saya tidak tertarik dengan politik. Bagi saya politik ini tempat tipu-menipu; tempat orang mencari kesempatan untuk mencari keuntungan; tempat orang saling menjermuskan satu sama lain. Karena itu, saya malas memilih di tiap pemilu, termasuk pilkada. Namun, kalau ada program kerja nyata untuk menyelamatkan petani dari murahnya harga komoditas, seperti membuat BUMD Pertanian itu, saya jadi tertarik kepada calon pemimpin daerah yang punya program itu. Saya akan mempertimbangkan untuk memilihnya nanti pada 9 Desember 2020. (DA/YO)
