Mohon tunggu...
KOMENTAR
Humaniora

Neoliberalisme: Lain Brazil Lain Indonesia

3 Juni 2014   22:21 Diperbarui: 23 Juni 2015   21:45 77 0

Isu neoliberalisme atau membuka pasar domestik pada impor jadi salah satu materi kampanye pemilihan presiden RI periode 2014-2019. Tulisan ini bukan untuk menuduh siapa pendukung neolib atau yang sebaliknya, tetapi menceritakan bagaimana satu negeri pernah memutuskan untuk menolak neolib beserta konsekuensi yang menyusul kemudian.

"Sistem ekonomi neoliberal adalah penyebab bangsa Indonesia hanya kebagian menjadi kuli dan pelayan di negaranya sendiri," imbuh Prabowo. - See more at: http://m.liputan6.com/indonesia-baru/read/719163/prabowo-sistem-ekonomi-neolib-rugikan-bangsa-indonesia#sthash.ebqlm02i.dpuf
"Sistem ekonomi neoliberal adalah penyebab bangsa Indonesia hanya kebagian menjadi kuli dan pelayan di negaranya sendiri," imbuh Prabowo. - See more at: http://m.liputan6.com/indonesia-baru/read/719163/prabowo-sistem-ekonomi-neolib-rugikan-bangsa-indonesia#sthash.ebqlm02i.dpufTulisan ini tidak untuk menunjuk pihak pro dan kontra neoliberalisme, melainkan mempersilakan pembaca menimbang sendiri konsekuensi yang harus dipikul satu negeri yang pernah menolak pasar-bebas pada dasawarsa pertama abad ke-20: Brazil.
Pada 2002 Luiz Inácio Lula da Silva dari partai buruh (sosialis) menang telak pada pemilihan presiden Brazil. Pada pidato kemenangan, ia buru-buru mengingatkan para pendukungnya, “Sejauh ini segalanya mulus. Bagian terberat dimulai dari sekarang.”

Pesan ini bukan retorika. Lula da Silva muncul dari serikat buruh yang bertekad melawan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan kaya-miskin. Program kerja da Silva sudah tertuang setahun sebelumnya dalam dokumen yang termasyhur: Another Brazil is Possible. Ia menolak didikte oleh lembaga donor internasional IMF yang menekan untuk membuka pasar dalam negeri Brazil untuk produk impor.

Tiga bulan setelah Lula da Silva menjadi presiden, nilai tukar matauang Brazil meleleh 30% menyusul kepergian uang panas sebanyak enam milyar dollar AS. Peringkat kredit Brazil merosot ke negara yang paling mungkin mengemplang hutang. “Kami memang yang memerintah tapi bukan yang berkuasa,” kata Frei Betto, seorang teolog pendukung setia Lula da Silva.

Lula da Silva tetap teguh pada program kerjanya dengan dukungan rakyat Brazil yang siap menderita juga. Ia lebih menekankan pertumbuhan produk dan konsumsi dalam negeri, daripada import dan hutang. Rakyat Brazil puas dan dia pun didapuk lagi menjadi presiden pada kesempatan kedua.

Ketika meninggalkan jabatan kepresidenan, karena dibatasi oleh konstitusi, ekonomi Brazil tumbuh 7,5% dan 30 juta jiwa (15% penduduk) dikeluarkan dari lumpur kemiskinan.

Kisah perlawanan Brazil, dan Amerika Latin pada umumnya, mengirim setidaknya dua pesan. Pertama, merosotnya nilai matauang akibat menolak tunduk pada pasar-bebas—yang dikenal sebagai neo-liberalisme--bukan berarti kiamat bagi suatu negara.

Justru dengan memusatkan diri pada peningkatan produksi dan konsumsi dalam negeri, maka kemakmuran bisa terbagi lebih merata. Kedua, ada kesediaan rakyat dan pemerintah untuk menderita bersama untuk tujuan yang jelas seiring dengan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

Sukses Brazil selama kepemimpinan Lula da Silva, bertolak-belakang dengan perkembangan di Asia, terutama Indonesia, setelah krisis keuangan 1998. Asia membuka diri pada “kehendak pasar”—nama yang lebih sopan bagi neo liberalisme—dengan membuka lebar pasar domestik bagi produk asing dan menyusul kemudian uang panas sebanyak 4.000 milyar dollar AS mengalir masuk dari kawasan yang sedang dilanda krisis (Eropa, Jepang, dan AS) pada periode 2009-2013.

Uang panas ini menggelembungkan nilai aset di negara-negara itu, meningkatkan total hutang, serta menguatkan matauang. Pada periode itu matauang dolar Singapura menguat 22%, Peso Filipina dan Ringgit Malaysia naik 25%. Bath Thailand dan dong Vietnam menguat 30%. Rupiah Indonesia pernah menguat 50% tetapi kini sudah merosot lambat-laun seiring pelarian modal asing dari negeri yang dinilai “kurang nyaman untuk investasi”.

Kemakmuran palsu itu—namanya juga palsu—tidak dinikmati sekurangnya 32 juta penduduk miskin atau 13% penduduk hingga 2010 dalam standar Biro Pusat Statistik. Jumlah itu hanya sedikit lebih banyak dari jumlah penduduk Brazil yang ke luar dari kemiskinan di akhir kepemimpinan Presiden Lula da Silva yang menolak tunduk pada neoliberalisme.

KEMBALI KE ARTIKEL