Mohon tunggu...
KOMENTAR
Birokrasi Pilihan

Pak Ahok, Kapan Mulai Mendobrak?

10 Desember 2019   12:04 Diperbarui: 10 Desember 2019   12:06 387 0

Hari ini tepat 62 tahun PT Pertamina (Persero). Sudah cukup tua juga ya untuk sekelas perusahaan BUMN. Pertamina, terlepas dari polemik yang menyelimutinya, harus diakui telah banyak berbuat untuk negeri. Bayangkan saja, Pertamina harus melayani kebutuhan BBM ke seluruh pelosok Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Itu baru di hilir. Di hulu, Pertamina juga sekuat tenaga mencari sumur-sumur minyak baru, di darat maupun di laut. Bahkan hingga ke luar negeri. Dari dulu sampai kini.

Tetapi kiprah perusahaan migas nasional ini dirasakan belum optimal. Malah tertinggal jauh dari juniornya, Petronas di Malaysia. Padahal, Petronas awalnya belajar dari Pertamina. Kini Petronas malah meninggalkan Pertamina jauh di belakang. Dibandingkan PTT milik Thailand juga tetap kalah. Miris, memang. Namun apa daya, takdirnya mungkin sudah begitu. Era kejayaan Pertamina pada tahun 70 hingga 90-an sudah berakhir.

Di era Jokowi, Pertamina mulai bersih-bersih. Paling tidak, mulai kelihatannya hasil bersih-bersihnya. Ditandai dengan pembubaran Petral, bidang usaha Pertamina yang bertugas mengurusi impor BBM. Konon, mafia migas di Petral sangat kuat sehingga tak satupun Presiden sebelumnya yang kuat menggerusnya. Barulah di era Jokowi itu bisa terwujud. Petral dicukur habis. Perannya kemudian digantikan ISC (Integrated Supply Chain) Pertamina. Lebih transparan dan akuntabel.

Celakanya, impor BBM sesuai keluhan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan masih saja jebol. Jokowi menduga ada permainan oknum di balik impor BBM, juga LPG. Hanya saja, Jokowi belum menunjuk hidung siapa oknum dimaksud. Derasnya impor BBM kian menjadi-jadi lantaran produksi minyak di dalam negeri semakin tidak sebanding dengan konsumsi nasional. Alhasil, impor BBM adalah sebuah keniscayaan, sebuah pilihan yang mau tak mau. Harus. Tidak ada jalan lain.

Pembangunan kilang minyak yang diharapkan mampu menekan impor BBM juga tak berjalan. Kilang minyak terakhir kali dibangun di era Soeharto, setahun menjelang lengser. Setelah itu, tidak ada lagi kilang minyak yang baru. Hingga sekarang. Akibatnya bisa ditebak, pengolahan minyak mentah menjadi BBM akhirnya terbatas karena hanya mengandalkan kilang minyak lama. Stok minyak mentah yang diproduksi di dalam negeri tidak bisa seluruhnya diolah di kilang.

Konon, pembangunan kilang minyak juga sengaja dihambat oleh mafia migas. Tujuannnya tak lain agar Indonesia terus-menerus ketergantungan impor BBM.. Jika kilang minyak sukses dibangun, otomatis impor BBM akan berkurang atau malah hilang sama sekali. Saat itulah para pemburu rente kehilangan pundi-pundi dolarnya. Jadi apapun caranya, pembangunan kilang minyak harus dihambat. Logika yang sederhana sekali.

Kini, sudah tiga pekan Ahok dilantik sebagai Komisaris Utama Pertamina. Oleh Jokowi, tugas Ahok adalah memastikan Pertamina mampu mengurangi impor BBM sekaligus sukses membangun kilang minyak. Itulah dua tugas utama Ahok. Figur Ahok sebagaimana disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir sangat dibutuhkan di Pertamina sebagai "pendobrak". Maka bisa disimpulkan, dobrakan Ahok akan berfokus pada impor BBM dan pembangunan kilang minyak.

Pertanyaannya, kapan Ahok akan memulai petualangannya di Pertamina? Publik pasti menantikan aksi Ahok memberantas mafia yang konon masih bercokol di Pertamina. Paling seru lagi jika Ahok berani langsung menunjuk hidung "mafia" dimaksud. Berhadapan head to head. Pasti akan menjadi sajian yang menarik dicermati.

Pak Ahok, kapan mulai mendobrak?

KEMBALI KE ARTIKEL