Padahal sebagaimana diketahui, kontrak Freeport seharusnya akan berakhir pada 2021 dan secara otomatis menjadi milik negara seratus persen tanpa harus membayar sepeserpun. Bandingkan dengan sekarang, pemerintah Indonesia hanya berhak 51 persen saham Freeport. Lalu kenapa tidak menunggu saja hingga masa kontraknya selesai pada 2021?
Sebetulnya, masih banyak variabel lain yang wajib ditempuh pemerintah Indonesia agar menguasai mayoritas saham di Freeport. Namun soal masa kontrak (segera) habis dan perpanjangan kontrak itulah yang paling dominan.
Dengan mengungkap adanya pertemuan diam-diam antara Jokowi dan bos Freeport tersebut, opini yang dibangun Sudirman adalah bahwa Jokowi "tak bersih-bersih amat", masih bisa diintervensi oleh perusahaan raksasa asing. Adapun Jokowi sudah membantah bahwa pertemuan tidak pernah dilakukan secara diam-diam.
Penilaian bahwa Jokowi takluk di tangan asing, sah-sah selama niatnya adalah demi menjaga kedaulatan bangsa tanpa dicampuri motif tertentu. Sayangnya, Sudirman kok baru sekarang angkat bicara? Kenapa bukan saat ia menjabat atau setidaknya tak lama setelah diberhentikan Jokowi? Inilah yang mengundang curiga bagi publik.
Apalagi kita tahu, Sudirman saat ini adalah salah satu "pentolan" di kubu capres penantang Prabowo-Sandi. Sehingga sulit menepis anggapan bahwa pengakuan Sudirman tak berkaitan dengan Pilpres. Boleh dikatakan, inilah amunisi baru bagi kubu Prabowo untuk menyerang Jokowi. Menciptakan isu yang sudah pasti merepotkan bagi kubu Jokowi.
Kendati begitu, terlepas dari motif politik tim Prabowo tersebut, mengungkap kebenaran di balik proses pengambilalihan Freeport juga wajib dituntaskan. Sebab bagaimanapun, kedaulatan bangsa jauh lebih penting ketimbang urusan Pilpres.
Salam Pemilu Damai
