Catatan yang mendasar dari UUPA ini tentang upaya pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Khusus dalam partisipasi mereka dalam proses pembangunan, undang-undang ini secara tegas mengakui hak anak untukmenyatakan pendapatnya, seperti termuat dalam Pasal 10 yang berbunyi “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.” Dan pada pasal 24 yang berbunyi “Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.”
LKS 4President RI menilai, mengingat pentingnya perlindungan anak sebagaimana disebutkan diatas, bahwa sebelum kontroversi tes keperawanan calon siswi SMA mencuat di Prabumulih, sebagaimana wacana ini juga pernah menghebohkan masyarakat Kabupaten Garut sekitar tahun 1990, menurut publikasi media bahwa hasil sebuah survei yang pernah dilakukan oleh para mahasiswa Fakultas Hukum saat itu didapat adanya perilaku seks bebas di kalangan pelajar Garut. Kekhawatiran sebagian kalangan sempat menyeret wacana tes keperawanan bagi siswi ke tengah publik kota berjuluk Swiss Van Java itu. Hal itu karena saat hasil melakukan angket ke sekolah-sekolah. Hasilnya memang mengejutkan. Dulu memang sempat heboh juga (tes keperawanan), tapi tidak pernah jadi," ... namun hasil angket itu sangat memukul kesadaran masyarakat Garut terhadap kenyataan bahwa mereka menghadapi masalah dekadensi moral yang buruk pada generasi muda mereka. Sebab "dari survei itu ada diketahui sekolah tertentu yang beberapa siswinya sudah biasa kencan dengan om-om. Sehingga ada olok-olokan, SMA itu singkatan dari sekolah membuat anak," .. dan saat ini orangtua dituntut untuk mawas diri dan lebih paham terhadap teknologi informasi. Sebab, banyak perilaku seks bebas dan pelecehan seksual remaja dan anak bermula dari internet. "Potensi mereka mengakses konten porno lewat HP saat ini sangat mudah. Tidak terkecuali orangtua tetapi juga semua peran dalam rangka penerapan perlindungan anak mesti perlu terus dicermati. Jika melanggar, beri anak pemahaman dan pengertian akan didikan yang baik."
LKS 4Presiden RI disamping prihatin dengan kondisi para pemimpin daerah yang sekedar bersemangat dengan cara yang tak terpuji sehingga tak heran jika dikecam atas rencana Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, yang akan melakukan tes keperawanan kepada siswi sekolah, sebab tes keperawanan sangat jauh dari tujuan dan ranah pendidikan Indonesia, "Tes keperawanan itu bukan ranah pendidikan. Pendekatan pada nilai-nilai keagamaan semestinya cukup sehingga tidak pada tempatnya dunia pendidikan membahas tes keperawanan untuk diterima tidaknya masuk sekolah, pemerintah bisa berpikir demikian namanya pemerintahan „sontoloyo, dablek“ serta kebangetan“.. Semua siswi sekolah di Prabumulih diwacanakan akan dites keperawanannya. Tes tersebut sebagai respons karena maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum, bahkan diduga melakoni praktik prostitusi. Sehingga "Disdik Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, membuat rencana kebijakan yang kontroversial yaitu merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat dengan dana tes dari APBD 2014," ..
