Kasus yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, kembali menyoroti hubungan erat antara hukum dan politik di Indonesia. Penetapannya sebagai tersangka dalam kasus suap dan obstruction of justice terkait dengan Harun Masiku telah memunculkan berbagai spekulasi, terutama mengenai kemungkinan adanya kriminalisasi bermuatan politik.
KEMBALI KE ARTIKEL
