Dalam negara Indonesia, sebagai negara yang bersifat majemuk dan beragam seringkali dihadapkan pada tantangan konflik sosial yang kompleks. Konflik tersebut bisa berkaitan dengan berbagai isu, mulai dari agama, suku, hingga hak atas tanah dan lingkungan. Dalam konteks konflik ini, menjaga perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam perdamaian. Namun, konflik sosial seringkali menyebabkan pelanggaran serius terhadap HAM, seperti penggunaan kekerasan, diskriminasi, dan pembatasan kebebasan individu. Dalam hal ini, peran hukum dalam melakukan perlindungan HAM menjadi sangat relevan. Hukum memainkan peran penting dalam meneggakan prinsip-prinsip HAM, mengatur hubungan antar individu, kelompok, dan pemerintah. Tetapi, efektivitas perlindungan HAM melalui hukum seringkali terbatas oleh beberapa faktor, yaitu melemahnya sistem peradilan, korupsi, dan kurangnya kapasitas lembaga penegak hukum.
KEMBALI KE ARTIKEL
